Pemprov Jateng Perkuat Ekosistem Pariwisata Halal dan Percepat Sertifikasi UMKM Menuju 2027

Semarang - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya memperkuat ekosistem pariwisata halal sebagai implementasi tindak lanjut dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2027.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengatakan salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah kunjungannya ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Jakarta pada Rabu (29/4).

“Kunjungan kami ke BPJPH bertujuan untuk menyinkronkan perencanaan tahun 2027. Kami ingin memastikan bahwa pada 2027 kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap standar halal di Jateng meningkat,” ujarnya dalam keterangan yang diterima di Semarang, Rabu.

Dalam peta jalan 2027 tersebut, Jawa Tengah menempatkan pariwisata berkelanjutan yang ramah Muslim sebagai salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Taj Yasin menjelaskan, penguatan ekosistem halal dilakukan melalui berbagai langkah, mulai dari penguatan regulasi, pendampingan pelaku usaha, hingga pengawasan produk yang beredar untuk menjamin kenyamanan wisatawan dan konsumen lokal.

Salah satu fokus utama adalah percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ia mengakui keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi tantangan dalam pelaksanaan sertifikasi secara massal.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemprov Jawa Tengah meluncurkan konsep kolaborasi dengan melibatkan perusahaan sebagai “orang tua asuh” bagi UMKM. Perusahaan diharapkan dapat membantu pembiayaan dan proses sertifikasi halal bagi UMKM binaannya.

“Jika APBD provinsi maupun kabupaten/kota sudah terserap maksimal, kami tidak berhenti di situ. Kami akan merangkul perusahaan besar untuk menjadi orang tua asuh bagi UMKM,” katanya.

Sementara itu, Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menilai Jawa Tengah sebagai “role model” nasional dalam pengembangan ekosistem halal terintegrasi.

Menurutnya, Pemprov Jateng telah proaktif memasukkan aspek pariwisata ramah Muslim dan ekonomi syariah ke dalam rencana strategis jangka panjang.

“Jawa Tengah adalah role model terbaik, mulai dari kepedulian terhadap rumah potong hewan (RPH), pengawasan UMKM, hingga pengembangan desa wisata halal,” ujarnya.

Ia juga menyoroti langkah Jateng dalam mengawasi lebih dari 4.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang sebagian besar telah memiliki sertifikat halal.

Selain itu, Pemprov Jawa Tengah disebut telah menyiapkan hibah tanah dan bangunan untuk pembangunan kantor perwakilan BPJPH sebagai pusat percepatan layanan halal yang lebih dekat dengan pelaku usaha.