Pemkab Sumenep Perkuat Literasi Keuangan Perangkat Desa

SUMENEP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Jawa Timur memperkuat literasi keuangan para perangkat desa sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pengelolaan keuangan yang profesional dan bebas dari praktik menyimpang.

Program yang digelar oleh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) ini menyasar semua desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Sumenep.

"Hari ini merupakan hari pertama dengan sasaran semua perangkat desa di Marengan, Daya, Sumenep," kata Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Sumenep Dadang Dedy Iskandar di sela-sela kegiatan itu, Selasa (01/7).

Program literasi keuangan ini, kata Dadang, merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Timur.

Ia menjelaskan peningkatan literasi keuangan menjadi langkah strategis dalam mendorong inklusi keuangan dan pengentasan kemiskinan.

Pada acara itu, peserta juga diberi pemahaman tentang teknik mendapatkan pinjaman yang benar melalui bank milik pemerintah, serta cara menghindar dari praktik pinjaman online (pinjol).

"Selain itu, melalui program literasi keuangan ini, Pemkab Sumenep juga berupaya untuk melindungi masyarakat dari pinjol ilegal dan meningkatkan kesejahteraan melalui pengelolaan keuangan yang bijak,” katanya.

Selain menyampaikan materi tentang keuangan, kegiatan ini juga memberikan informasi mengenai perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Menurut Analis Kebijakan Ahli Muda dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Mohammad Ramli, seluruh perangkat desa di Kabupaten Sumenep telah didaftarkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

"Karena itu, dalam kegiatan literasi keuangan desa ini kami juga menyampaikan tentang peran penting program jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) sebagai bentuk perlindungan bagi perangkat desa," katanya.

Program ini mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) untuk memberikan perlindungan menyeluruh kepada perangkat desa.