Pemkab Probolinggo Mempercepat Pemulihan Infrastruktur Pascabencana

PROBOLINGGO – Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, mempercepat pemulihan infrastruktur pascabencana banjir dan tanah longsor yang merusak sejumlah akses jalan dan mengancam permukiman warga di kabupaten setempat.

Bupati Probolinggo, Mohammad Haris, didampingi Staf Ahli bidang Hukum, Pemerintahan, dan Pembangunan Pemkab setempat A’at Kardono, Kepala DPUPR Hengki Cahjo Saputra, Kepala DPMD Fathur Rozi, turun langsung meninjau progres pembangunan jembatan dan tembok penahan tanah (TPT) di sejumlah titik strategis di Kabupaten Probolinggo, Selasa (13/5).

"Alhamdulillah, hari ini kami lihat langsung progresnya. Ada yang sudah selesai, ada yang sedang berjalan. Insya Allah, dalam waktu maksimal 10 hari akan tuntas. Itu penting karena jembatan dan TPT adalah akses vital bagi warga," kata Bupati Haris.

Peninjauan itu difokuskan pada infrastruktur yang terdampak bencana alam seperti banjir dan longsor yang merusak akses jalan dan mengancam permukiman warga. Sejumlah proyek yang dikunjungi menggunakan anggaran dari Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Probolinggo sebagai bagian dari langkah cepat pemulihan.

Lokasi yang dikunjungi, antara lain pembangunan jembatan BTT di Desa Batur Kecamatan Gading, pembangunan jembatan penghubung Betek Taman-Plaosan dan Betek Taman-Duren, TPT di Desa Kaliacar Kecamatan Gading, pembangunan jembatan BTT di Dusun Gilin Desa Seboro Kecamatan Krejengan, dan TPT Desa Ketompen Kecamatan Pajarakan.

Bupati Haris tidak hanya memantau progres pembangunan, tetapi juga berdialog langsung dengan warga, sekaligus memastikan bahwa proses pembangunan berjalan cepat, tepat sasaran, dan aman bagi masyarakat sekitar.

Menurutnya, salah satu masalah besar yang dihadapi adalah perubahan alur sungai akibat banjir yang menyebabkan erosi di sisi aliran sungai dan mengancam rumah warga, sehingga Pemkab Probolinggo merespons dengan melakukan normalisasi sungai dan membangun plengsengan atau bronjong sebagai pengaman.

"Kami kembalikan geometri sungai ke jalurnya semula. Itu proses yang cukup panjang, tapi insya Allah bermanfaat besar untuk keselamatan warga," katanya.

Ia menjelaskan, pembangunan ini bukan semata urusan teknis, tapi bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Jembatan bukan hanya sebagai penghubung fisik, tapi juga jembatan bagi aktivitas sosial dan ekonomi warga.

"Insya Allah minggu depan semua bisa rampung. Kami mohon doa dan dukungan dari masyarakat, karena itu adalah ikhtiar kita bersama. Pemerintah hadir untuk memberikan solusi nyata," ujarnya.

Sementara Kepala DPUPR Kabupaten Probolinggo, Hengki Cahjo Saputra, mengatakan dari total 18 titik kerusakan akibat bencana, lima di antaranya ditangani melalui dana BTT Kabupaten Probolinggo, dan tiga jembatan lainnya sedang dalam proses penanganan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.

"Beberapa proyek ada yang dijalankan dengan pola kolaborasi antara tiga sumber anggaran dana Kabupaten Probolinggo -BTT-, dana Provinsi Jawa Timur, dan Dana Desa," katanya.

Kemudian untuk pembangunan seperti TPT dan bronjong, Kabupaten Probolinggo menyediakan material seperti batu dan bronjong, sementara desa mengalokasikan upah dan tenaga kerja dari Dana Desa, dan Pemprov Jatim melakukan normalisasi sungainya.

"Itu model kolaborasi yang sangat efisien, mengingat keterbatasan dana BTT Kabupaten Probolinggo. Semoga bisa dijadikan contoh dalam penanganan infrastruktur pasca bencana," ujarnya.