Pemda Perlu Ikut Kendalikan Distribusi Elpiji

JAKARTA - Pemerintah tengah menata ulang penyaluran elpiji subsidi 3 kilogram (kg) dengan melakukan di seluruh kabupaten/ kota. Di sisi lain, pemerintah daerah (Pemda) diharapkan ikut membantu mengawasi penyaluran elpiji melon tersebut, sedangkan para agen nakal akan ditindak tegas.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Tutuka Ariadji menegaskan pemerintah berkomitmen melakukan transformasi subsidi elpiji melon agar lebih tepat sasaran dengan melakukan pendataan atau pencocokan data pengguna elpiji tabung 3 kg sebagai tahap awal.

"Pendataan konsumen pengguna elpiji Tabung 3 kg ini merupakan tindak lanjut Nota Keuangan Tahun Anggaran 2023 yang mengamanatkan Pemerintah untuk melakukan transformasi subsidi elpiji tabung 3 kg menjadi berbasis target penerima dan terintegrasi dengan program perlindungan sosial secara bertahap dengan mempertimbangkan pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat," ungkapnya pada Konferensi Pers Transformasi Subsidi LPG Tabung 3 kg Tepat Sasaran secara daring di Jakarta, Kamis (3/8).

Pada tahap pendataan ini, Tutuka menegaskan bahwa tidak ada pembatasan jumlah pembelian LPG Tabung 3 kg. Untuk pendataan awal, para konsumen di Pangkalan hanya perlu menunjukkan KTP dan/ atau Kartu Keluarga untuk dilakukan pencatatan dalam sistem. Setelah data konsumen tercatat maka pengguna hanya cukup menunjukkan KTP untuk pembelian selanjutnya.

Tutuka juga menegaskan bahwa hanya kelompok masyarakat sasaran saja yang berhak menggunakan LPG Tabung 3 kg, yaitu rumah tangga dan usaha mikro yang menggunakan LPG Tabung 3 kg untuk memasak, serta nelayan sasaran dan petani sasaran.
Halaman Selanjutnya....