Padang Paparkan Strategi Cegah Alih Fungsi Pertanian Jadi Permukiman

PADANG -Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), memaparkan sejumlah strategi dalam upaya mencegah alih fungsi areal pertanian menjadi permukiman warga yang dapat mempengaruhi produksi gabah.

"Pertama, untuk mengatasi alih fungsi lahan maka kami harus menyejahterakan petani dulu," kata Penjabat Wali Kota Padang, Andree Harmadi Algamar, di Padang, Selasa (11/6).

Hal itu disampaikan Penjabat Wali Kota Padang di sela-sela tanam perdana dan pelaksanaan Sekolah Lapang Iklim Operasional 2024 pada kelompok tani Raperta, Kelurahan Batu Gadang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang.

Seperti dikutip dari Antara, Andree mengatakan dengan menyejahterakan petani maka setiap petani akan berpikir ulang menjual tanahnya kepada pihak pengembang perumahan. Kemudian jika petani sejahtera, otomatis juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Kemudian, strategi selanjutnya yakni menurunkan harga pupuk atau harga yang terjangkau bagi setiap petani, termasuk menjamin keberadaan dan keberlangsungan pupuk.

Sawah Dilindungi

Pemerintah Kota Padang juga menyiapkan areal sawah dilindungi yang peruntukannya tidak boleh diganggu selain untuk padi. Pemangku kepentingan juga menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

"Dengan menerbitkan RTRW ini, Kota Padang sudah memetakan daerah mana saja yang tidak boleh dijadikan perumahan," kata dia.

Dari sejumlah strategi itu, Andree lebih cenderung menguatkan peningkatan kesejahteraan petani. Alasannya, pemerintah daerah menyakini petani tidak akan menjual tanahnya apabila sudah sejahtera dari hasil pertaniannya.

Pada kesempatan itu, dia juga mengimbau dan mengajak generasi Z untuk berani berprofesi sebagai petani modern atau tidak hanya fokus pada satu bidang pekerjaan saja.

Menurutnya, jika generasi Z di Kota Padang serius menjadi petani modern maka bisa menghasilkan pemasukan yang tergolong besar. Andree mencontohkan keberhasilan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, yang sukses menjadi seorang petani.

"Petani ini adalah profesi yang mulia sehingga generasi Z perlu didorong," kata dia.

Terkait masalah lahan sawah ini, Gubernur Bali periode 2018-2023, Wayan Koster, mengatakan alih fungsi lahan, terutama sawah untuk pembangunan pariwisata harus dikendalikan ke depannya.