Negara Anggota PBB Akhirnya Sepakati Perjanjian Perlindungan Laut Lepas

PBB - Negara-negara anggota PBB akhirnya menyetujui perjanjian internasional pertama untuk melindungi laut lepas pada Sabtu (4/3). Perjanjian ini melindungi laut lepas, harta karun yang rapuh dan vital yang menutupi hampir separuh planet ini.

"Kapal telah mencapai pantai," ketua konferensi Rena Lee mengumumkan di markas besar PBB di New York sesaat sebelum pukul 21.30 waktu setempat, disambut tepuk tangan dari para delegasi.

Setelah dibahas lebih dari 15 tahun, sesi negosiasi terakhir ketiga dalam waktu kurang dari setahun akhirnya mengumumkan konsensus yang telah lama ditunggu-tunggu.

Perjanjian ini dipandang penting untuk melestarikan 30 persen daratan dan lautan dunia pada 2030, sebagaimana disepakati pemerintah negara-negara di dunia dalam perjanjian bersejarah yang ditandatangani di Montreal pada Desember.

"Di Singapura, kami suka melakukan perjalanan pembelajaran, dan ini telah menjadi perjalanan pembelajaran seumur hidup," kata Lee.

Dia berterima kasih kepada para delegasi atas dedikasi dan komitmen mereka."Kesuksesan juga milikmu," katanya kepada mereka.

Lee menerima sorakan dan tepuk tangan meriah dari para delegasi yang tidak meninggalkan ruang konferensi selama dua hari dan bekerja sepanjang malam untuk menyelesaikan kesepakatan.

Mencakup hampir dua pertiga lautan yang terletak di luar batas negara, perjanjian itu akan memberikan kerangka hukum untuk membangun kawasan perlindungan laut (KKL) yang luas untuk melindungi dari hilangnya satwa liar dan berbagai sumber daya genetik laut lepas.

Perjanjian ini akan membentuk konferensi para pihak (Conference of parties/Cop) yang akan bertemu secara berkala dan memungkinkan negara-negara anggota dimintai pertanggungjawaban tentang masalah-masalah seperti tata kelola dan keanekaragaman hayati.

Ekosistem laut menghasilkan setengah oksigen yang kita hirup, mewakili 95 persen biosfer planet dan menyerap karbon dioksida, sebagai penyerap karbon terbesar di dunia.Namun hingga saat ini, aturan yang terfragmentasi dan ditegakkan secara longgar yang mengatur laut lepas telah membuat wilayah ini lebih rentan terhadap eksploitasi daripada perairan pesisir.

Dikutip dari The Guardian, Veronica Frank, penasihat politik Greenpeace, mengatakan, "Kami sangat senang.Dunia begitu terbagi dan melihat dukungan multilateralisme sangatlah penting.

"Yang paling penting sekarang adalah menggunakan alat ini untuk mengembangkan target 30x30 menjadi sangat cepat."

Pew Charitable Trust menyambut baik "perjanjian internasional penting".

"Kawasan perlindungan laut lepas dapat memainkan peran penting dalam dampak perubahan iklim," kata Liz Karan, direktur proyek tata kelola laut Pew."Pemerintah dan masyarakat sipil sekarang harus memastikan kesepakatan itu diadopsi dan dengan cepat berlaku dan diterapkan secara efektif untuk melindungi keanekaragaman hayati laut lepas."