Menuntaskan 40 Program dalam 100 Hari Pertama

Langsung bekerja. Itulah rata-rata para kepala daerah usai dilantik, termasuk Gubernur Provinsi Jakarta, Pramono Anung Prabowo. Semua kepala daerah membuat program 100 hari pertama untuk menuntaskan pekerjaan-pekerjaan yang benar-benar mendesak harus diselesaikan. Demikian juga dengan Gubernur baru Jakarta ini. Guna mengulik lebih dalam program-program Pramono, utamanya untuk 100 hari pertama, wartawan Koran Jakarta, Paundra Zakirulloh berkesempatan mewawancarai dalam beberapa kesempatan. Berikut petikannya.

Selamat atas peresmiannya sebagai Gubernur Jakarta. Berapa banyak program utama dalam 100 hari pertama?

Terima kasih banyak atas ucapannya. Sebuah kehormatan bisa memimpin Jakarta. Mengenai program utama nanti dalam kepemimpinan saya ada 40 program utama yang akan diwujudkan dalam 100 hari pertama.

Bisa dijelaskan, apa saja?

Di antaranya Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat, penyelesaian masalah ijazah yang tertahan, serta pembukaan beberapa taman utama di Jakarta selama 24 jam. Selain itu, kami juga akan fokus pada berbagai program lain yang berkaitan dengan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.

ANTARA /Hafidz Mubarak A 

Apakah anggaran untuk program-program tersebut sudah tersedia?

Ya, anggarannya sudah diberikan. Namun, tentu ada beberapa hal yang masih perlu disesuaikan. Saat ini, kami sedang melakukan pembicaraan internal agar anggaran tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan program yang akan kami jalankan.

Salah satu isu yang sering dibahas adalah efisiensi pemerintahan. Apa langkah konkret pemerintah Jakarta dalam untuk masalah?

Kami sepenuhnya mendukung langkah-langkah efisiensi, baik yang dilakukan secara menyeluruh maupun internal Jakarta sendiri. Langkah ini bertujuan meningkatkan kinerja Jakarta. Kami juga akan melakukan koordinasi terbuka dengan DPRD agar efisiensi berjalan tanpa mengganggu program-program yang sudah ada.

Bagaimana dengan “Jakarta Update” apakah tetap dilanjutkan?

Tentu. Kami melihat “Jakarta Update” adalah program yang sangat baik dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Maka, kami akan terus melanjutkannya. Kami juga ingin menegaskan selalu membuka ruang bagi media untuk memberikan masukan, saran, dan kritik. Kritik adalah vitamin yang membantu pemerintahan ini berjalan lebih baik.

Setelah dilantik, apa langkah pertama kemarin?

Kemarin, langkah pertama langsung turun ke masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa persoalan yang dihadapi warga di bawah bisa segera diselesaikan.

Dalam 40 program tersebut, mana yang diutamakan dulu?

Kami telah menyusun 40 program utama yang akan dituntaskan dalam 100 hari pertama. Salah satu yang menjadi perhatian adalah menyelesaikan masalah ijazah siswa yang tertahan di sekolah. Semua akan kami putihkan agar mereka bisa melanjutkan pendidikan atau bekerja tanpa hambatan.

Apakah ada program lain yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat?

Tentu. Kami juga akan menjalankan program sarapan pagi gratis bagi anak-anak sekolah. Namun, program ini tidak bisa langsung diterapkan di semua sekolah sekaligus. Untuk tahap awal, kami akan fokus di daerah yang paling membutuhkan, seperti kampung kumuh dan kawasan dengan tingkat ekonomi rendah.

Bagaimana sistem penyediaan sarapan gratis ini?

Kami akan melibatkan UMKM kantin sekolah dalam penyediaannya. Dengan begitu, program ini tidak hanya bermanfaat bagi siswa, tetapi juga membantu pengusaha kecil di sekitar sekolah. Kurasi nilai gizi serta menu yang akan disajikan akan ditentukan oleh tim ahli untuk memastikan kualitasnya. (Belakangan program ini dibatalkan, redaksi).

Kalau untuk Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Sehat?

Program-program tersebut akan kami tata ulang agar lebih tepat sasaran. Kami ingin memastikan bahwa penerima manfaat benar-benar yang membutuhkan, sehingga tidak ada lagi ketimpangan dalam distribusinya.

Masalah Kampung Bayam, Tanah Merah, dan Kampung Akuarium sering muncul?

Ini juga menjadi perhatian khusus kami. Warga di sana harus mendapatkan solusi yang adil dan manusiawi. Kami ingin turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi mereka dan mencari solusi terbaik.

Alasan utama turun langsung ke masyarakat?

Kami melihat adanya disparitas ekonomi yang tinggi di Jakarta. Kami ingin memastikan bahwa kebijakan yang harus benar-benar menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan.

Soal pendidikan anak berkebutuhan khusus?

Ya ini juga. Kami ingin memastikan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus di Jakarta mendapatkan akses pendidikan yang layak. Ini harus dibuat Pergub untuk menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap masa depan mereka. Ini ada anak-anak autis dan yang kesulitan belajar. Kami sangat mendalami persoalan ini. Berapa pun jumlahnya, mereka tetap menjadi tanggung jawab negara.

Saat ini, bagaimana kondisi sekolah luar biasa (SLB) di Jakarta?

Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Jakarta, ada 89 SLB di Jakarta. Namun, hanya 13 yang dikelola Dinas Pendidikan. Sedangkan 76 lainnya milik swasta. Yang menjadi perhatian Pemprov adalah persebarannya belum merata. Misalnya, di Jakarta Utara, belum ada SLB sama sekali. Ini yang harus segera diatasi.

Selain pendidikan, bagaimana masa depan anak-anak disabilitas di dunia kerja?

Itu juga menjadi perhatian. Tidak cukup hanya memberikan akses pendidikan. Kami juga harus memastikan bahwa memiliki peluang di dunia profesional. Saat ini, sudah ada regulasi yang mengimbau perusahaan, baik pemerintah maupun swasta, untuk mengalokasikan dua persen dari tenaga kerja mereka bagi penyandang disabilitas. Sayangnya, aturan ini belum sepenuhnya berjalan.

Langkah konkret untuk memastikan aturan tersebut agar terealisasi?

Kami akan berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Dinas Ketenagakerjaan dan sektor swasta, agar aturan ini benar-benar dijalankan. Kami ingin ada program pelatihan dan pendampingan bagi anak-anak disabilitas, sehingga memiliki keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja.

Salah satu masalah terbesar di Jakarta adalah banjir. Bagaimana mengatasinya?

Penanganan banjir Jakarta tidak bisa dilakukan secara parsial. Semua harus bekerja sama untuk mencari solusi menyeluruh. Maka, penanganan banjir akan menjadi salah satu program utama dalam 100 hari kerja.

Contohnya?

Kami akan melanjutkan langkah-langkah yang sudah dilakukan gubernur sebelumnya seperti memperbaiki tali air, drainase, serta menggali saluran air secara rutin seperti yang dilakukan oleh Pak Ahok. Selain itu, sumur resapan yang dibuat era Pak Anies juga akan terus kami optimalkan. Semua ini dilakukan untuk kepentingan Jakarta dan tidak bisa dilakukan secara parsial.

Ini kan jangka pendek, jangka panjangnya?

Iya, tentu saja bekerja sama dengan berbagai pihak yang sudah berpengalaman menangani banjir untuk solusi jangka pendek. Sedangkan untuk jangka panjang, proyek Giant Sea Wall atau tembok laut raksasa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemprov harus harus terus berlanjut.

Anda menyebut Giant Mangrove Wall, maksudnya?

Betul, ini memang Giant Mangrove Wall karena selain berfungsi sebagai tanggul raksasa, proyek ini juga bisa dikombinasikan dengan penanaman mangrove untuk menjaga ekosistem laut dan memperlambat abrasi. Proyek ini sangat strategis karena nantinya juga dapat menyediakan sumber air tawar bagi warga Jakarta.

Selain untuk menahan banjir, adakah manfaat lain?

Tentu. Salah satu manfaatnya mencegah permukaan tanah terus turun seperti yang terjadi saat ini. Dengan adanya sumber air tawar dari proyek ini, warga tidak perlu lagi menggunakan air tanah secara berlebihan karena menjadi salah satu penyebab utama penurunan tanah Jakarta.

Kami mendengar bahwa Anda berencana membuka lima taman di Jakarta untuk beroperasi selama 24 jam penuh?

Benar sekali, memang demikian. Bersama Bang Doel, kami ingin memastikan warga Jakarta memiliki lebih banyak ruang untuk berkreasi dan berekreasi. Dari total 2.554 taman, kami memilih lima yang siap beroperasi selama 24 jam.

Cukup lima?

Lima taman ini memenuhi beberapa indikator penting seperti memiliki infrastruktur yang lengkap. Ada ketersediaan lahan parkir, akses transportasi publik yang mudah, serta ruang untuk mengekspresikan diri bagi warga Jakarta. Ya ini untuk sementara, nanti kalau sudah berjalan ditambah lagi.

Perlu anggaran untuk taman 24 jam?

Ah tidak. Manfaatkan saja dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan. Mereka akan berkolaborasi dengan pemerintah memastikan taman-taman ini aman dan nyaman bagi pengunjung.

Bagaimana dengan keamanan bagi warga yang datang ke taman malam hari?

Itu menjadi prioritas utama kami. Bersama dengan perusahaan yang terlibat dalam program ini, kami akan menyiapkan sistem keamanan seperti peningkatan patroli keamanan dan pencahayaan yang memadai.

Dalam beberapa kesempatan, Anda menegaskan akan mengikuti semua aturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Bisa dijelaskan lebih lanjut?

Lah memang mesti demikian. Sebagai Gubernur Jakarta tentu harus tunduk, taat, dan patuh kepada pemerintah pusat. Hubungan pemerintah pusat dan daerah sudah diatur dalam undang-undang. Kami ikut terlibat dalam penyusunannya. Jadi, paham betul bahwa kewenangan utama dalam pengelolaan daerah, termasuk pelantikan kepala daerah, ada di pemerintah pusat.

Komentar soal kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, donk.

Sekali lagi, sebagai kepala daerah, harus mengikuti semua kebijakan pusat. Ini termasuk juga kebijakan efisiensi. Semua daerah dan lembaga mesti mengikuti, termasuk Pemprov Jakarta. Kami tinggal menyesuaikan saja tanpa mengganggu program-program yang sudah dirancang untuk kepentingan masyarakat.

Termasuk dalam APBD? Kan sudah ada program-program terencana?

O ya. APBD Jakarta sudah disahkan. Bahkan, jika mengikuti aturan, seharusnya pendapatan dari dana bagi hasil yang diterima Jakarta lebih tinggi setelah status ibu kota dipindahkan ke IKN. Ini karena mayoritas pungutan pajak tetap terjadi di Jakarta, sehingga persentase penerimaan bisa meningkat.

Jadi, Anda optimistis pendapatan Jakarta tetap stabil, meski bukan lagi ibu kota negara?

Mengapa tidak. Jakarta tetap menjadi pusat ekonomi dan bisnis. Meski ibu kota pindah, aktivitas ekonomi di sini tidak akan berkurang secara signifikan. Itu sebabnya kami terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan transisi berjalan baik.

Ada rencana merombak gapura batas kota dan kecamatan agar lebih mencerminkan nuansa Betawi. Maksudnya?

Jakarta tetap memiliki identitas yang kuat sebagai kota Betawi. Maka, pemprov akan merombak semua gapura batas kota dan kecamatan agar lebih kental dengan ornamen Betawi. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, disebutkan bahwa setelah Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota, budaya Betawi harus menjadi prioritas. Jadi, tidak boleh setengah-setengah. Salah satunya akan diperlihatkan di gerbang-gerbang kota.

Konsep desainnya seperti apa?

Jakarta memiliki banyak arsitek. Mereka akan menyiapkan desain yang benar-benar mencerminkan budaya Betawi. Gapura-gapura ini akan memiliki warna khas dan ornamen khas Betawi, jangan nanggung: Betawi bukan, nasional juga bukan. Konsepnya harus lebih otentik.

Selain dari segi infrastruktur, apakah ada langkah lain untuk memperkuat budaya Betawi?

Budaya Betawi bukan hanya tampak dalam arsitektur, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari warga Jakarta. Pemprov akan mendorong agar makanan dan jajanan khas Betawi menjadi kuliner utama yang disajikan di hotel-hotel. Ini bagian dari upaya mempromosikan budaya lokal ke tingkat nasional dan internasional.

Bagaimana peran masyarakat Betawi dalam rencana ini?

Mereka harus ikut secara serta aktif dalam membangun Jakarta. Jakarta tetap kota multikultural, tapi identitas Betawi sebagai tuan rumah, harus semakin kuat. Semua pihak bersama-sama melestarikan dan mengembangkan budaya Betawi di berbagai aspek kehidupan kota.

Tadi sedikit disinggung terkait memutihkan ijazah yang ditahan sekolah, memang bisa?

Harus bisa. Kasihan anak-anak yang ijazahya ditahan sekolah. Ini harus secepatnya juga diselesaikan.Semua tingkatkan harus dituntaskan baik SD, SMP, maupun SMA. Ijazah adalah hak dasar peserta didik. Pemprov tidak ingin ada anak Jakarta yang terhambat masa depannya hanya karena alasan administratif atau ekonomi.

Selain ijazah, program pendidikan lain yang jadi fokus?

Kami juga akan memperbaiki sistem Kartu Jakarta Pintar (KJP). KJP harus tepat sasaran dan benar-benar diterima oleh mereka yang membutuhkan. Data penerima akan kami verifikasi lebih selektif dan ketat agar tidak ada penyimpangan. Kami ingin mengembalikan jumlah penerima KJP seperti sebelumnya, sekitar 520.000 siswa.

Demikian juga dengan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU)?

Untuk KJMU, kami akan memperbaiki sistemnya. Kontraknya nanti tidak perlu diperpanjang setiap tahun, tapi langsung berlaku hingga mahasiswa menyelesaikan kuliahnya, yaitu delapan semester atau sampai wisuda. Dengan begitu, mahasiswa bisa lebih fokus belajar tanpa khawatir soal biaya.