Menteri Abdul Mu'ti Ingin Banyak Mendengar untuk Bisa Perbaiki Pendidikan
Arsip - Sekretaris PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti saat tiba di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Minggu (20/10/2024), untuk memenuhi panggilan Presiden Prabowo.
Foto: ANTARA/Andi FirdausJakarta - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti ingin lebih banyak mendengar aspirasi publik seputar peningkatan kualitas pendidikan di awal masa jabatannya sebagai menteri di Kabinet Merah Putih.
"Saya masih akan banyak mendengar dalam waktu-waktu satu bulan ini, sebelum mengambil keputusan yang strategis," katanya usai dilantik oleh Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin.
Cendikiawan Islam Indonesia dari organisasi Muhammadiyah itu mengaku ingin banyak menyerap aspirasi dari berbagai kelompok serta melihat lebih dekat persoalan pendidikan untuk dikaji.
Dikatakan Abdul Mu'ti, ada banyak penelitian tentang pendidikan yang bisa akan ia perkuat dengan masukan-masukan dari masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan.
"Bahkan, juga masukan dari masyarakat yang tidak memiliki struktur sekalipun, masyarakat sebagai penerima jasa layanan pendidikan," katanya.
Dalam kesempatan itu, Abdul Mu'ti menyampaikan pesan Presiden Prabowo yang disampaikan secara khusus kepada dirinya.
"Tadi dalam sesi setelah pelantikan Presiden Prabowo secara khusus menyampaikan kepada saya untuk pertama meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah," katanya.
Dan yang kedua, kata Abdul Mu'ti, adalah upaya saling bersinergi antara satu kementerian dengan kementerian dan lembaga yang lainnya.
"Ini saya kira sebuah kepercayaan, sebuah amanah yang sangat besar karena kualitas bangsa kita di masa depan ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya," katanya.
Berita Trending
- 1 Kampanye Akbar Pramono-Rano Bakal Diramaikan Para Mantan Gubernur DKI
- 2 Tim Putra LavAni Kembali Tembus Grand Final Usai Bungkam Indomaret
- 3 Desk Pilkada Banyak Terima Aduan dari Yogyakarta dan NTTĀ
- 4 Sekjen PBB Desak G20 Selamatkan Perundingan Iklim yang Macet
- 5 Menteri Hukum Tegaskan Ibu Kota Negara Masih DKI Jakarta