Lonjakan Belanja Subsidi Pupuk Harus Hasilkan Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan

JAKARTA - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) dalam monitoring issue baru-baru ini menyatakan tekanan harga pada sektor pangan dan input pertanian menunjukkan arah yang berlawanan pada semester I-2025. Pupuk mengalami lonjakan signifikan akibat konflik Timur Tengah, sementara harga pangan global cenderung menurun.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan konflik Iran-Israel memicu kekhawatiran gangguan pasokan melalui Laut Merah dan Selat Hormuz, mendorong harga pupuk global naik tajam (DAP 715 dollar Amerika Serikat (AS) per ton dan urea 420 dollar AS per ton.

“Indonesia yang masih bergantung pada impor pupuk fosfat dan NPK, menghadapi risiko gejolak harga dan beban fiskal yang meningkat, subsidi pupuk naik 63,1 persen secara year on year (yoy). Di sisi lain, harga pangan global (beras, gandum, minyak nabati) justru melemah, yang mencerminkan overstock dan pelemahan permintaan,”terang Esther.

Di dalam negeri jelasnya, produksi dan surplus beras meningkat, namun tidak otomatis menurunkan harga di konsumen akibat masalah distribusi dan efektivitas intervensi. Produksi beras domestik Januari-Juni 2025 naik 14,9 persen secara yoy, surplus pun meningkat menjadi 3,33 juta ton, dan harga gabah menguat di tingkat petani.

Namun demikian, transmisi harga masih tersendat di mana harga beras tetap tinggi di seluruh zona eceran karena lambatnya penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan keterlambatan intervensi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

“Kebijakan deregulasi pupuk menunjukkan efektivitas awal dalam mempercepat distribusi ke petani, namun pengawasan perlu diperkuat agar lonjakan belanja subsidi benar-benar menghasilkan ketahanan pangan yang berkelanjutan, bukan sekadar respons jangka pendek,”ungkap Esther.

Tekanan Panjang

Sementara itu, harga komoditas energi utama Indonesia mengalami tekanan sepanjang awal 2025. Harga batubara anjlok hingga di bawah 100 dollar AS per ton, harga minyak sempat melonjak akibat konflik Timur Tengah sebelum kembali menurun, dan harga LNG global melemah seiring melimpahnya pasokan. Kondisi tersebut berdampak langsung pada kinerja ekspor dan penerimaan negara, terutama dari sektor minerba dan migas.

Di sisi fiskal katanya, penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan penerimaan pajak migas menandakan kerentanan jangka pendek yang perlu diantisipasi. Sementara di tingkat daerah, provinsi dengan ketergantungan tinggi pada sektor tambang mulai menghadapi tekanan terhadap kapasitas fiskal, menegaskan urgensi diversifikasi ekonomi dan reformasi tata kelola pendapatan berbasis sumber daya alam.

Di tengah tekanan sektor komoditas, peluang baru muncul dari rencana ekspor listrik bersih ke Singapura. Kesepakatan ekspor hingga 3,4 giga watt (GW) berpotensi menghasilkan devisa hingga 6 miliar dollar AS per tahun dan membuka jalan bagi tumbuhnya industri hijau di kawasan Batam Bintan dan Karimun.

“Perbedaan harga listrik yang signifikan antara Indonesia dan Singapura menciptakan insentif kuat bagi investor. Namun demikian, kepastian tata kelola ekspor, kejelasan skema Domestik Market Obligation (DMO) untuk energi bersih, serta koordinasi antar-lembaga menjadi prasyarat penting agar potensi ekonomi lintas batas itu dapat direalisasikan secara berkelanjutan,” kata Esther.