Logistik Pemilu Selesai 1 Februari

BANTUL - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) memastikan bahwa tahapan sortir dan lipat surat suara serta pengemasan semua logistik pemilu di seluruh kabupaten kota dapat selesai 100 persen pada 1 Februari 2024.

Komisioner KPU RI Idham Kholik disela meninjau gudang logistik KPU Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), mengatakan bahwa proses sortir dan lipat surat suara di Bantul sudah selesai, dan saat ini tinggal proses pengemasan logistik pemilu.

"Hari ini setelah saya menghadiri kegiatan pelantikan kpps di Yogyakarta, sekarang meninjau gudang logistik pemilu di KPU Bantul, dan Alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan dipastikan 1 Februari 2024 semuanya sudah 100 persen selesai," katanya.

Dia juga mengatakan, proses sortir dan lipat surat suara serta pengemasan logistik baik kotak suara, bilik suara hingga perlengkapan di tempat pemungutan suara (tps) lainnya secara nasional juga sejauh ini tidak mengalami hambatan maupun kendala.

"Secara nasional juga sama, tidak ada hambatan yang berarti, Insya Allah akan memberikan pelayanan kepada pemilih sebagaimana mestinya di tps pada Rabu 14 Februari, semuanya sudah siap untuk melayani pemilih," katanya.

Terkait adanya surat suara yang rusak setelah disortir, pihaknya memastikan sudah tertangani, dan diupayakan penggantian sebelum 1 Februari 2024 terdistribusi ke kpu daerah yang mengajukan penggantian.

"Berkaitan dengan hal tersebut (surat suara rusak) akan segera dipenuhi, yang jelas tanggal 1 Februari semuanya harus sudah selesai, juga di daerah daerah pelosok semua insyaallah tidak ada masalah," katanya.

Pihaknya juga memastikan tahapan penyiapan logistik Pemilu di semua daerah semuanya berjalan lancar proses, baik sortir dan lipat surat suara serta pengemasan, semuanya harus tepat waktu. "Secara nasional tidak ada masalah, karena hari ini hampir dipastikan semuanya sudah selesai untuk pelipatan, sekarang proses pengemasan saja," katanya.

Jaminan Sosial

Sementara itu, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari memastikan ada jaminan perlindungan sosial dan pengecekan kesehatan untuk anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (kpps) yang bertugas di Pemilu 2024.

Di luar itu, KPU juga hanya menerima anggota kpps yang usia maksimalnya 55 tahun dan dalam keadaan sehat.

Hasyim menjelaskan kebijakan tersebut bertujuan mencegah anggota kpps meninggal dunia saat bekerja selama pemungutan suara Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024. "Dalam kondisi sehat ini juga pemerintah daerah memberikan dukungan berupa pemeriksaan kesehatan, fasilitas medis kepada para badan ad hoc (anggota kpps). Demikian juga untuk jaminan sosial penyelenggara pemilu, Presiden (Joko Widodo) telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan," kata Hasyim selepas melantik 5,7 juta lebih anggota kpps secara serentak di Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan instruksi presiden itu memasukkan penyelenggara pemilu dalam daftar penerima jaminan sosial. Hasyim menambahkan iuran untuk jaminan sosial itu dibiayai oleh pemerintah daerah masing-masing.

Ketua KPU pun menjamin lembaganya berbenah dan berupaya mencegah tragedi meninggalnya 800 lebih anggota kpps pada Pemilu 2019 tak lagi berulang.