KPK Nyatakan Siap Usut Dugaan Gratifikasi Pada Kuota Haji Khusus
Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Angket Penyelenggaraan Haji 2024 DPR RI Marwan Dasopang saat memimpin tim Pansus Angket Haji DPR RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat), Jakarta, Rabu (4/9/2024).
Foto: ANTARA/Tri Meilani AmeliyaJakarta - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Tessa Mahardhika menyatakan KPK siap terlibat untuk mengusut dugaan gratifikasi terkait pengisian kuota haji khusus pada pelaksanaan Haji 2024.
"KPK juga terbuka dan jika Pansus Haji ingin bekerja sama mengusut dugaan dimaksud," ujar Tessa Mahardhika di Jakarta, Selasa.
Ia menilai langkah tersebut penting untuk dilakukan agar pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, dapat menghadirkan keadilan dalam pelaksanaan layanan ibadah haji tanpa korupsi.
Hingga saat ini, kata Tessa, KPK belum menerima permintaan secara resmi dari Pansus Haji DPR untuk bekerja sama mengusut perkara tersebut.
"KPK masih menunggu surat resmi dari DPR," kata Tessa.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwasanya KPK belum menentukan apakah perkara tersebut masuk ke ranah hukum pidana atau hanya administrasi negara.
"Kami masih menunggu surat dan bahan-bahan dari sana," ucapnya.
Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI mengklaim menemukan sejumlah kejanggalan yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024.
Titik poin utama yang disorot Pansus adalah perihal pembagian kuota 50:50 pada alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Arab Saudi. Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10 ribu untuk haji reguler dan 10 ribu untuk haji khusus.
Pertimbangan utama Kementerian Agama membagi rata alokasi kuota tambahan tersebut, salah satunya berdasarkan pada kapasitas tenda di Mina yang tidak memungkinkan untuk menampung seluruh jamaah haji reguler, jika kuota tidak dialihkan ke haji khusus.
Pansus Haji geram atas keputusan "sepihak" Kemenag yang membagi kuota tambahan tersebut tanpa sepengetahuan Komisi VIII DPR RI. Yang pada akhirnya, Tim Pengawas Haji 2024 sepakat untuk membentuk Pansus Haji yang diinisiasi Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar.
Dalam perjalanan sidang Pansus Angket Haji, sejumlah pihak di internal Kemenag serta di luar kementerian dimintai keterangan untuk mengklarifikasi perihal pembagian kuota tambahan tersebut.
Berita Trending
- 1 Electricity Connect 2024, Momentum Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional
- 2 Indonesia Tunda Peluncuran Komitmen Iklim Terbaru di COP29 Azerbaijan
- 3 Penerima LPDP Harus Berkontribusi untuk Negeri
- 4 Ini yang Dilakukan Kemnaker untuk Mendukung Industri Musik
- 5 Tim Putra LavAni Kembali Tembus Grand Final Usai Bungkam Indomaret
Berita Terkini
- Kapal Perang Canggih Tiongkok Dipamerkan di Hong Kong
- Gibran Ungkap Rencana Nvidia Buka Sekolah AI di Solo
- Menteri Pertanian Tinjau Program Swasembada Pangan 3 Provinsi di Kalimantan
- Lagi, Polisi Tembak Polisi di Sumbar, Habiburokhman Duga Terkait Tambang Ilegal
- 4 Cara Mencapai Swasembada Air di Era Prabowo: Tak Harus dengan Bendungan