Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI Rumuskan Opsi Strategis Sikapi Putusan MK soal Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah

JAKARTA - Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR RI merumuskan sejumlah opsi strategis untuk menyikapi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXI/2024 yang mewajibkan pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.

Ketua K3 MPR RI, Taufik Basari, menegaskan bahwa putusan ini menimbulkan dilema konstitusional dan menuntut respons kelembagaan yang cermat dari MPR RI sebagai satu-satunya lembaga negara yang berwenang mengubah UUD 1945.

Pada rapat kelompok dengan dua agenda, yakni pembahasan penugasan tambahan dari Pimpinan MPR RI terkait Putusan MK mengenai pemilu, serta kajian terhadap evaluasi implementasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 2 dan Pasal 3 terkait kedudukan dan kewenangan MPR RI.

Taufik menjelaskan bahwa rapat ini digelar sebagai tindaklanjut penugasan tambahan dari pimpinan MPR RI setelah adanya Putusan MK Nomor 135/PUU-XXI/2024 yang dibacakan pada 26 Juni 2025.

Dalam putusan tersebut, MK menyatakan bahwa pemilu nasional dan pemilu daerah harus dilaksanakan secara terpisah, dengan rentang waktu minimal dua tahun dan maksimal dua setengah tahun antara keduanya.

Pemilu nasional meliputi pemilihan DPR, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden, sedangkan pemilu daerah meliputi DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta kepala daerah.

Implementasi putusan ini dinilai menimbulkan dilema konstitusional. Di satu sisi, melaksanakan pemilu dengan pemisahan waktu sebagaimana amar putusan MK berpotensi melanggar ketentuan dalam Pasal 22E ayat (1) dan (2) serta Pasal 18 ayat (3) UUD NRI 1945 yang mengatur bahwa pemilu harus dilaksanakan setiap lima tahun dan anggota DPRD dipilih melalui pemilihan umum.

Di sisi lain, mengabaikan putusan MK juga berarti melanggar Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan putusan MK bersifat final dan mengikat. “Dua-duanya problematik. Jika dilaksanakan, maka bisa terjadi perpanjangan masa jabatan DPRD yang tak memiliki landasan konstitusional karena tidak dipilih oleh rakyat. Namun jika tidak dilaksanakan, berarti kita melanggar prinsip dasar bahwa putusan MK wajib dijalankan,” jelas Taufik di Bekasi Barat, Jawa Barat, Selasa (8/7).

Terkait hal ini K3 MPR RI terus menjaring berbagai perspektif dari para anggotanya, sebab kata Taufik pembahasan ini akan melengkapi dan memperkaya kajian yang akan disampaikan kepada pimpinan MPR RI.

Ia juga menekankan pentingnya mempertimbangkan kewenangan MPR RI dalam memberikan respons atas situasi ini. “MPR adalah satu-satunya lembaga negara yang memiliki kewenangan mengubah Undang-Undang Dasar. Maka, sikap atau rekomendasi MPR atas kondisi dilematis ini harus mempertimbangkan kekuatan konstitusional yang dimilikinya,” ujar Taufik.

Sejumlah anggota K3 MPR RI turut memberikan pandangannya, seperti Andi Mattalatta, S.H., M.H, Dr. Achmad Farhan Hamid , M.S, Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. dan Martin Hamonangan Hutabarat, S.H.

Diskusi yang berlangsung selama dua jam itu kemudian menghasilkan kesimpulan yaitu mendorong agar pimpinan MPR mengambil inisiatif untuk menggelar rapat konsultasi dengan DPR, Presiden, dan MK.

Konsultasi tersebut dinilai penting untuk membahas berbagai opsi rekayasa konstitusi atau constitutional engineering yang memungkinkan sebagai respons atas putusan MK yang menuai kontroversi. Taufik Basari menekankan, MPR akan memberikan bahan pertimbangan atau feeding bagi pimpinan MPR.

Beberapa poin yang disiapkan antara lain mencakup skenario apabila terjadi gugatan kembali, kemungkinan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), hingga langkah-langkah alternatif lainnya.