Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan

Kinerja Pemerintah, Gubernur Jabar Minta Kader PKK Membuat Konten Medsos Soal Capaian Positif

📅 Selasa, 14 Mar 2023, 18:12 WIB | Oleh: Tim Penulis
Kinerja Pemerintah, Gubernur Jabar Minta Kader PKK Membuat Konten Medsos Soal Capaian Positif Doc: ANTARA/HO-Humas Pemda Jawa Barat
Ket. Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil.

Bandung - Kinerja pemerintah, Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil meminta kepada seluruh kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Jawa Barat, untuk membuat konten di media sosial yang berisi capaian-capaian positif yang telah dicapai Gerakan PKK.

"Tim penggeraknya akan berakhir tahun ini. Jadi kuncinya memberitakan, bikin konten ada 500 pencapaian jabar, ada ekonomi terbaik, penangananstuntingterbaik, PNS terbaik, penurunan kemiskinan terbaik dan lain-lain," kata Gubernur Ridwan Kamil seusai menghadiri Rakorda PKK Tingkat Provinsi Jawa Barat, di Kota Bandung, Selasa.

Ia berharapkader PKKdapat membantu menginformasikan capaian yang sudah dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) dengan membuat konten yang diunggah di kanal media sosial hingga aplikasi pesan singkat dan materi pemberitaannya bisa berisi penghargaan atau hasil kinerja yang sudah dilakukan di masa pemerintahannya.

"Jadi bagaimana memberitakan pencapaian ke masyarakat, yang viral kan berita negatif. Sekarang pertanyaannya bisakah memviralkan pencapaian berita positif. Ini kan tahun terakhir, sehingga memastikan masyarakat selama lima tahun tahu pencapaian apa saja," kata Ridwan Kamil.

Keberadaan media sosial saat ini, lanjutnya,bisa menjadi ujian dan upaya menyeimbangkan informasi viral di media sosial yang cenderung tak bermanfaat.

Lebih lanjut Gubernur Jabar itu menyebutkan bahwa jumlah puskesmas di provinsi itu tidak ideal sehingga untuk mengatasinya ia memanfaatkan posyandu dan anggota PKK agar bisa melayani pemeriksaan kesehatan.

Menurut dia, masalah ketersediaan puskesmas yang tidak ideal ini terjadi di semua wilayah Indonesia. Di Jawa Barathanya ada sekitar 1.000 puskesmas, padahal idealnya ada 3.000 puskesmas.

"Rasio jumlah puskesmas Indonesia itu tidak mencukupi. Maka Kemenkes memutuskan menggunakan posyandu yang jumlahnya lebih banyak berlipat-lipat menjadi posyandu plus plus yang tugasnya seperti puskesmas," kata dia.

Pihaknya menambahkan keberadaan posyandu dan memaksimalkan peran ibu-ibu penggerakPKKdalam pelayanan kesehatan masyarakat yang diharapkan jangkauannya lebih luas.

"Kita andalkan konsep baru namanya posyandu plus plus. Posyandu versi baru yang bertindak bisa mengecek kesehatan warga," kata dia.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google

Megapolitan
Pemutihan Pajak Kendaraan B...
Megapolitan
30 Rumah di Tanah Tinggi Ja...
Megapolitan
Dua WNA Ditemukan Meninggal...
  • Hunian Tamiang 4 Ditarget Rampung Juni 2026, Menteri PU Pastikan Tepat Waktu
    Preview komentar:
    Di bukit tempurung,kota kualasimpang,Dana perabot,ekonomi dan jadub aja ...
  • 39,7 Ton Sampah Diangkat dari Kali Sabi Tangerang
    Preview komentar:
    Bukan hanya di C2, C3 juga banyak yg ...
  • Jangan Asal Upload KTP dan NIK! Diskominfo Tangerang Peringatkan Risiko Penyalahgunaan Data.
    Preview komentar:
    Jika Pak RT meminta photovopy KK, guna pendataan, ...
Rupiah Tembus Rp18.000 per Dollar Pagi Ini, Dibayangi Tekanan Global dan Domestik

Rupiah Tembus Rp18.000 per Dollar Pagi Ini, Dibayangi Tekanan Global dan Domestik

04 Jun 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
Advertisement
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.