Ketahanan Pangan Tak Bisa Dibeli: Saatnya Lepas dari Ketergantungan Bantuan Luar

Laporan 318 juta orang berisiko alami kelaparan tingkat krisis pada 2026 membuktikan bahwa ketahanan pangan global kita sangat rapuh terhadap guncangan eksternal. 

JAKARTA – Pemerintah perlu mengurangi kebergantungan pada pihak luar atau lembaga pendonor dalam menangani kelaparan dan krisis pangan, karena pendekatan darurat semacam itu tidak menyelesaikan akar permasalahan. Penguatan kemandirian lokal, melalui peningkatan kapasitas produksi, distribusi yang efisien, serta dukungan teknologi dan pembiayaan bagi petani, menjadi langkah strategis untuk menciptakan ketahanan pangan jangka panjang.

Tanpa transformasi struktural ini, risiko kelaparan akan terus berulang dan membuat negara rentan terhadap fluktuasi bantuan luar. Membangun ekosistem pangan yang mandiri dan berkelanjutan menjadi kunci mencegah krisis di masa mendatang.

Sebelumnya, Program Pangan Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (WFP) memperingatkan sekitar 318 juta orang berpotensi menghadapi kelaparan atau meningkat dua kali lipat jumlah pada 2019. Bahkan, kondisi mereka bisa lebih buruk pada tahun depan.

Namun, berkurangnya pendanaan kemanusiaan membuat WFP hanya merencanakan bantuan bagi sekitar 110 juta orang yang paling rentan pada 2026 dengan kebutuhan biaya sebesar 13 miliar dollar AS. Pendanaan yang akan diterima kemungkinan hanya sekitar setengah dari jumlah tersebut.

Akademisi Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa (Unwar), Denpasar, Bali, Dr. I Nengah Muliartad mengatakan peringatan WFP ini harus diartikan bukan sekadar sebagai laporan statistik tahunan, melainkan sebagai indikator kegagalan sistemik dalam tata kelola pangan dan kemanusiaan global.

"Pernyataan bahwa dunia menghadapi krisis kelaparan yang semakin parah dengan sumber daya yang jauh dari cukup adalah pengakuan jujur namun menakutkan bahwa jaring pengaman sosial dunia sedang terkoyak," tegasnya kepada Koran Jakarta, Rabu (19/11).

Angka proyeksi 318 juta orang yang akan menghadapi kelaparan tingkat krisis pada 2026 merupakan jumlah yang melonjak lebih dari dua kali lipat dibandingkan pada 2019. "Dalam kacamata akademis, lonjakan ini membuktikan bahwa ketahanan pangan global kita sangat rapuh terhadap guncangan eksternal," tandas Muliarta.

Menurutnya, laporan WFP dibaca sebagai kelaparan struktural yang didorong oleh konvergensi tiga faktor mematikan yang terjadi bersamaan yakni konflik geopolitik yang berkepanjangan, krisis iklim yang menghancurkan siklus panen, dan tekanan ekonomi pasca-pandemi yang membuat harga pangan melambung di luar jangkauan daya beli masyarakat miskin.

Namun, dia memperingatkan realitas finansial dari laporan Global Outlook 2026 cukup meresahkan. WFP menyatakan hanya mampu merencanakan bantuan bagi 110 juta orang dari total 318 juta yang membutuhkan.

Kesenjangan sekitar 200 juta orang yang tidak terjangkau bantuan ini adalah bom waktu yang dapat memicu gelombang migrasi, instabilitas politik, dan kematian massal yang sebenarnya bisa dicegah. Defisit pendanaan sebesar 50 persen dari kebutuhan 13 miliar dolar AS ini juga menandai fenomena kelelahan donor (donor fatigue) yang akut. Negara-negara maju yang biasanya menjadi penyokong dana kini cenderung proteksionistik, sibuk dengan masalah inflasi domestik dan anggaran pertahanan mereka sendiri.

Liberalisasi Pangan

Sementara itu, Peneliti Mubyarto Institute Awan Santosa mengatakan krisis pangan merupakan imbas dari liberalisasi pangan, di mana pangan menjadi komoditi komersial yang pasarnya dikuasai oleh perusahaan multinasional. Untuk mengatasinya dunia perlu bukan saja bantuan pangan, tetapi juga demokratisasi pangan.

"Perlu upaya sistematik mengembalikan kedaulatan rakyat atas pangan atas sumber daya produksi pertanian, dan tata niaga pangan," tegas Awan.