Kemenpar: Sektor Pariwisata Sangat Rentan terhadap Isu Keberlanjutan

Jakarta - Kementerian Pariwisata menyatakan bahwa pariwisata merupakan sektor yang ekosistemnya rentan dengan isu keberlanjutan lingkungan dan perubahan iklim.

"Pariwisata adalah sektor yang memiliki kontribusi besar pada pembangunan ekonomi, namun sekaligus sektor yang rentan terhadap isu lingkungan dan perubahan iklim," kata Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenpar Rizki Handayani Mustafa dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (26/8).

Rizki menyampaikan hal tersebut mendorong pemerintah untuk berkomitmen menempatkan ekonomi biru dan hijau, serta ekonomi sirkular sebagai instrumen utama dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Hal tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2029, yang mana sektor pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan ditempatkan sebagai prioritas pembangunan nasional.

Selain itu, Pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon dan mendorong pertumbuhan ekonomi hijau sebagai bagian dari strategi transformasi ekonomi nasional.

Pemerintah, katanya, melalui komitmen Nationally Determined Contribution (NDC) turut menetapkan target penurunan emisi karbon sebesar 31,89 persen tanpa syarat dan 43,2 persen dengan dukungan internasional pada 2030.

Upaya lain yang dilakukan Kementerian Pariwisata yakni dengan menggelar lokakarya dengan tema “Empowering Sustainable Tourism: Integrating Blue, Green, and Circular Economy (BGCE) in Tourism Operations” pada tanggal 26-28 Agustus 2025, bekerja sama dengan Committee for Economic and Commercial Cooperation of the Organization of Islamic Cooperation (COMCEC).

Lokakarya itu digelar guna mempelajari praktik baik dari negara-negara yang menjadi peserta untuk mewujudkan sektor pariwisata yang berkelanjutan.

"Para narasumber yang memberikan inspirasi seperti apa penerapan dalam pengelolaan misi pariwisata dan akhirnya menjadi sebuah destinasi yang lebih berkualitas dan berdaya saing penerapan di sektor ekonomi," kata dia.

Ditemui secara terpisah, Asisten Deputi Manajemen Usaha Pariwisata Berkelanjutan Kemenpar Amnu Fuadiy mengatakan bahwa pemerintah ingin mempercepat penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan yang berkaitan dengan ekonomi biru dan hijau.

Amnu menyampaikan karena adanya kebijakan efisiensi, saat ini pemerintah belum dapat bergerak optimal meski prinsip tersebut sudah diterapkan di sejumlah destinasi wisata.

"Keinginan kita untuk mempercepat penerapan itu karena ini terkait dengan keberlanjutan, itu bisa cepat terwujud karena ini melibatkan beberapa negara, kemudian pelaku usaha, regulator, pemerintah daerah, dalam hal ini agen pariwisata, pemerintah pusat, kemudian pariwisata, dan kemudian lainnya," ucap dia.