Kemenekraf dan Kemenko PM Ingin Cetak 1,2 Juta Lapangan Kerja Baru, Seriuskah?

JAKARTA - Kementerian Ekonomi Kreatif dan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat ingin mencetak 1,2 juta lapangan pekerjaan baru di sektor ekonomi kreatif.

"Pertama, penguatan profesionalisme terhadap pekerjaan tiap subsektor ekonomi kreatif sehingga bisa membuka lapangan kerja dan mendorong berwirausaha. Kedua, kaitan output terhadap subsektor ekonomi kreatif yang terus berkolaborasi dengan berbagai pihak," kata Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya sebagaimana dikonfirmasi Antara di Jakarta, Rabu (3/9).

Melalui pertemuan dengan Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar di Jakarta, Selasa (2/9), Riefky mengatakan keinginan tersebut berusaha diwujudkan melalui strategi kolaborasi dan sinkronisasi data antar kementerian.

Berdasarkan data BPS, jumlah tenaga kerja sektor ekonomi kreatif tahun 2024 telah mencapai 26,5 juta orang. Tenaga kerja ditargetkan meningkat stabil sepanjang periode 2025-2029 sehingga Kementerian Ekonomi Kreatif optimis mampu menyerap 27,7 juta tenaga kerja pada tahun 2029.

Hal lain yang disampaikan yakni kolaborasi lintas kementerian yang akan mendukung program-program prioritas nasional seperti Sekolah Rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih. Keberadaan program-program tersebut diharapkan mampu memberi manfaat nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.

“Kami sudah berkolaborasi dengan Kementerian Sosial untuk penguatan program Sekolah Rakyat, khususnya tingkat SMA dengan memberi pelatihan-pelatihan berbasis ekonomi kreatif sehingga selesai dari Sekolah Rakyat nanti mereka punya kualitas untuk bekerja dalam subsektor ekonomi kreatif," ujarnya.

"Kemudian, kami juga berkolaborasi dengan Kementerian Koperasi terkait program Koperasi Desa Merah Putih dalam hal keterlibatan melatih afiliator-afiliator setiap koperasi untuk menjual produk-produk kreatif di desanya,” tambahnya.

Beberapa upaya lain yang dilakukan yakni berkolaborasi bersama Kementerian UMKM dan Kementerian Perdagangan untuk menyiapkan tenaga kerja maupun wirausaha-wirausaha baru dan bersama BPS untuk mendukung program Sensus Ekonomi Nasional yang dilakukan sepuluh tahun sekali supaya awal tahun 2026 bisa kembali memetakan potensi-potensi ekraf yang ada di berbagai daerah, terutama kabupaten dan kota.

"Kementerian Ekonomi Kreatif juga menargetkan kontribusi secara langsung melalui penciptaan lapangan kerja berkualitas yang mampu mendorong naiknya jumlah kelas menengah sekaligus mendukung pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan," ucap dia.

Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar menambahkan bahwa pertemuan lintas kementerian merupakan bentuk konsolidasi sebagai upaya memberi ruang dan peluang ekonomi Indonesia tetap tumbuh dengan memerlukan pembaruan data secara berkelanjutan.

“Dinamika data yang terus berkembang akan menjadi prioritas sehingga program-program pemerintah menjadi tepat sasaran. Kami juga terus bekerja untuk mengatasi persoalan-persoalan terutama terkait pengangguran biar tercipta lapangan kerja baru, baik di desa maupun di kota," kata Muhaimin.

Ia menekankan pemerintah saat ini juga berupaya memperkuat kualitas dan sistem penempatan tenaga kerja di luar negeri dalam konteks memperluas kesempatan lapangan kerja.

Sementara Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan kolaborasi menuju Sensus Ekonomi 2026 akan dilakukan lebih intensif sehingga pendataan lengkap yang langsung bisa dimanfaatkan hasilnya untuk merumuskan kebijakan pemerintah yang lebih tepat sasaran.

“Tentu ini penting karena BPS terus memperkuat kolaborasi dengan kementerian atau lembaga terkait dalam komitmen untuk meningkatkan kualitas dan akurasi data yang dihasilkan. Selanjutnya, peran sensus ekonomi 2026 akan penting ke depan,” katanya. Ant