Kasus Keracunan MBG, SPPG Tulungagung Tunggu Evaluasi BGN

TULUNGAGUNG - Empat bulan setelah insiden keracunan massal yang menimpa puluhan siswa, operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Tanggung, Tulungagung, Jawa Timur (Jatim), masih ditangguhkan sambil menunggu evaluasi akhir Badan Gizi Nasional (BGN).

Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang dalam keterangan persnya di Tulungagung, Senin, menjelaskan Tim Tawas (Pemantauan dan Pengawasan) saat ini tengah melakukan evaluasi mendalam agar status penangguhan SPPG Tanggung dapat segera dicabut.

"Kami harus melihat secara detail penyebab pasti insiden keracunan tersebut untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab, apakah kesalahan berasal dari bahan baku dan cara masak yang menjadi ranah BGN, atau justru pada fasilitas pendukung yang dikelola SPPG," katanya.

Menurut Nanik, jika tim menemukan bahwa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) buruk, kualitas air tidak memenuhi syarat, atau prosedur pengemasan makanan panas dilakukan secara tidak tepat, maka kesalahan mutlak berada pada pihak pengelola SPPG.

Meskipun unit penyedia Makan Bergizi Gratis (MBG) ini telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), operasionalnya belum berjalan karena Tim Tawas BGN masih melakukan pemantauan ketat guna memastikan standar keamanan pangan terpenuhi sepenuhnya.

Analisis kesalahan ini menjadi dasar penting bagi BGN untuk menentukan pemberian kompensasi terhadap SPPG selama masa penangguhan operasional berlangsung.

Apabila hasil evaluasi membuktikan bahwa kesalahan murni berasal dari faktor bahan baku atau instruksi memasak dari BGN, maka pihak pengelola berhak mendapatkan kompensasi.

Namun jika tim menemukan kegagalan pada standar sanitasi internal pengelola, maka kompensasi tidak akan diberikan dan pihak SPPG wajib melakukan pembenahan total hingga dinyatakan layak beroperasi kembali demi menjamin keselamatan para penerima manfaat program.

Koordinator BGN Kabupaten Tulungagung Sebrina Mahardika menambahkan bahwa pengelola SPPG Tanggung telah menunjukkan iktikad baik dengan memenuhi berbagai persyaratan teknis yang diminta oleh tim investigasi.

Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan adalah penambahan lapisan epoksi pada lantai dapur untuk meningkatkan standar higienitas ruangan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Keberhasilan SPPG Tanggung dalam mendapatkan SLHS menjadi bukti administratif bahwa mereka telah berbenah dan menyesuaikan fasilitas dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah.

Saat ini seluruh pihak terkait hanya tinggal menunggu instruksi resmi dari pimpinan pusat BGN untuk mengaktifkan kembali layanan distribusi makanan bergizi tersebut.

Langkah hati-hati ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab atas insiden yang sempat menimpa puluhan siswa di SMPN 1 Boyolangu pada 13 Oktober 2025 lalu.

BGN menegaskan bahwa keamanan konsumsi siswa merupakan prioritas utama yang tidak dapat ditawar, sehingga proses verifikasi akhir oleh Tim Tawas menjadi penentu mutlak bagi SPPG Tanggung untuk kembali melayani masyarakat di wilayah Tulungagung.