Jakarta Menuju Pendidikan Gratis! 258 Sekolah Swasta Siap Buka Pintu Tanpa Biaya
📅 Rabu, 13 Agu 2025, 17:50 WIB | Oleh: Alfred
Doc: ANTARA/Sulthony Hasanuddin/
JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan sebanyak 258 sekolah swasta di ibu kota dapat menerapkan program sekolah gratis pada 2026. Langkah ini diharapkan memperluas akses pendidikan bagi anak-anak Jakarta, terutama di wilayah yang belum memiliki sekolah negeri.
“Rencananya, 258 sekolah (swasta gratis) untuk 2026,” kata Wakil Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Sarjoko di Jakarta, Rabu.
Dia menjelaskan saat ini sebanyak 40 sekolah swasta di Jakarta sudah menerapkan program sekolah swasta gratis.
Kendati demikian, sambung dia, di satu sisi, program tersebut masih berproses secara regulasi karena belum ada Peraturan Gubernur (Pergub) khusus terkait program tersebut.
Sementara itu, berhubungan dengan anggaran, program itu sudah masuk ke dalam dalam APBD Perubahan (APBD-P).
Sebaiknya Anda baca juga:
“Dari aspek anggaran, kemarin sudah masuk di dalam update-nya perubahan. Untuk 40 sekolah itu kurang lebih sekitar Rp107 miliar,” jelas Sarjoko.
Meskipun belum ada Pergub sekolah swasta gratis, dia menuturkan pihaknya sudah mengundang 40 sekolah swasta yang lebih dulu menjalankan program tersebut.
Menurut dia, seluruh pihak sekolah swasta itu tidak keberatan dengan belum adanya Pergub terkait dan sepakat untuk menjalankan program tersebut walaupun belum memperoleh dana khusus.
Sebaiknya Anda baca juga:
“Meskipun mereka belum mendapatkan penyaluran dananya, tetapi secara prinsip mereka sudah menyepakati untuk menyelenggarakan sekolah gratis. Mereka juga tidak akan memungut biaya ke orang tua atau siswa,” terang Sarjoko.
Sebelumnya, Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Taga Radja Gah menuturkan meskipun belum ada Pergub terkait sekolah swasta gratis, program itu sudah dilaksanakan agar setiap anak bisa secepatnya mulai bersekolah.
Dia menegaskan keputusan tersebut dibuat setelah berdiskusi dengan pihak sekolah swasta yang ditunjuk.
“Untuk pembayaran memang menunggu Pergub, dan mereka paham. Inilah kolaborasi antara masyarakat dengan Pemda. Sebenarnya kan ini untuk membantu wilayah-wilayah yang tidak ada sekolah negerinya,” tutur Taga.
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!