Jadi Wakil Ketua MPR, Rusdi Kirana: Berpolitik bagi Saya Pengabdian

JAKARTA- Jajaran kepemimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Periode 2024-2029 resmi dilantik. Dari beberapa nama pimpinan MPR baru, Partai Kerbangkitan Bangsa (PKB) memberikan kejutan dengan menugaskan Rusdi Kirana sebagai wakil ketua MPR RI.

Mantan Dubes Indonesia untuk Malaysia ini menggantikan posisi waketum PKB Jazilul Fawaid yang saat ini diberi tugas oleh partai sebagai Ketua Fraksi PKB di DPR RI.RK-sapaan akrab Rusdi Kirana-dilantik sebagai Wakil Ketua MPR RI bersama sejumlah nama lainnya dalam Rapat Paripurna Penetapan Pimpinan MPR RI di Gedung Kura-kura, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9).

Mereka adalah Ketua MPR Ahmad Muzani (Gerindra), dan 7 wakil ketua lainnya, yakni Bambang Wuryanto (PDIP), Kahar Muzakir (Golkar), Lestari Moerdijat (Nasdem), Hidayat Nur Wahid (PKS), Edhie Baskoro Yudhoyono (Demokrat), Eddy Soeparno (PAN) dan Abcandra Muhammad Akbar (Kelompok DPD).

"Mohon doa dan dukungan semua pihak agar saya bisa menjalankan tugas mulia ini dengan sebaik-baiknya," ujar Rusdi Kirana.

RK mengatakan, Indonesia adalah negara besar yang membutuhkan keterlibatan semua pihak untuk menjadikan bangsa ini maju dan sejahtera. RK mengaku jabatan sebagai Wakil Ketua MPR adalah sebuah panggilan tugas untuk pengabdian terhadap bangsa dan negara. "Berpolitik bagi saya adalah pengabdian," ungkapnya.

Disisi lain, sebagai Wakil Ketua MPR RI, RK mengajak kepada semua pihak untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan, serta menjaga keberagaman dalam harmoni. "Kita harus bersyukur, bangsa ini adalah bangsa besar yang penuh dengan keberagaman, namun bisa hidup rukun dan damai," tuturnya.

RK yang juga wakil ketua umum DPP PKB ini mengaku akan memanfaatkan posisinya sebagai Wakil Ketua MPR RI untuk terus mensosialisasikan Empat Pilar MPR, yakni bagaimana bisa mengajak Masyarakat untuk terus mengejawantahkan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan hidup bernegara dan berbangsa, dengan berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945, menghargai Bhineka Tunggal Ika, serta senantiasa menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Inilah hebatnya bangsa ini, bangsa besar, beragam, tapi bisa hidup rukun dan damai dalam satu bingkai NKRI," pungkas anggota DPR RI dari Dapil Jawa Timur VIII (Jombang, Madiun, Nganjuk dan Mojokerto) ini.