Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan

Indonesia Berpotensi Besar Sulit Keluar dari 'Middle Income Trap'

📅 Selasa, 31 Okt 2023, 01:12 WIB | Oleh: Tim Redaksi
Indonesia Berpotensi Besar Sulit Keluar dari 'Middle Income Trap' Doc: KORAN JAKARTA / ONES, BPS

Siapa pun pemimpin berikutnya harus berani membuat belanja negara betul-betul produktif menstimulasi pertumbuhan.

JAKARTA - Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) dalam white paper (buku putih) yang mereka tulis mengingatkan Indonesia sangat berpotensi besar sulit keluar dari jebakan kelompok negara berpendapatan menengah atau middle income trap.

Hal itu terlihat pada berbagai indikator yang menunjukkan Indonesia tidak beranjak seperti negara-negara lain yang menuju ke level negara berpendapatan tinggi, seperti Tiongkok, Malaysia, Korea Selatan, Thailand, dan Brasil saat masuk dalam kelompok "Upper Middle Income" saat ini.

Dekan FEB UI, Teguh Dartanto, di Depok, Senin (30/10), mengaku gundah melihat data panel rumah tangga selama 20 tahun menunjukkan banyak rumah tangga di Indonesia terjebak di kelas menengah dan gagal naik kelas.

"Saya rasa kita juga harus berpikir kritis, mimpi bukan sekadar mimpi. Kalau kita ingin mewujudkan mimpi, perlu bekerja keras agar mimpi Indonesia Emas 2045 ini bisa tercapai. Dan kami akan melanjutkan white paper ini menjadi sebuah analisis yang lebih mendalam dan komprehensif," kata Teguh.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala LPEM UI, Chaikal Nuryakin, mengatakan kondisi pertumbuhan perekonomian Indonesia dalam dua dekade terakhir tidak pernah di atas 5 persen. Begitu pula pertumbuhan kredit per tahun juga tidak pernah lebih dari 15 persen. Partisipasi kerja perempuan pun mentok di angka 54 persen.

Selain itu, rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tidak pernah melampaui 11 persen. Bahkan hanya 9,9 persen dalam satu dekade terakhir. Kontribusi industri pun terus menurun dan hanya sekitar 18 persen terhadap PDB. Hal itu disertai kemiskinan ekstrem yang persisten di tingkat 1,7 persen.

"Jadi, isu-isu pembangunan saat ini dan ke depan harus dipetakan. Tentu saja kami juga menawarkan reformulasi kebijakan yang optimal untuk jangka pendek dan pencapaian jangka panjang," kata Chaikal.

Ekonom Celios, Nailul Huda, yang diminta pendapatnya mengatakan Indonesia sangat mungkin terjebak dalam negara berpendapatan kelas menengah melihat kinerja perekonomian yang tidak menggembirakan. Mulai dari pertumbuhan ekonomi yang stagnan di angka 5 persen, hingga pengumpulan pajak yang di bawah 10 persen terhadap PDB.

"Kinerja industri pun tidak optimal yang menyebabkan tenaga kerja kita banyak yang terserap sektor informal. Makanya share sektor informal ke seluruh sektor tenaga kerja melonjak di mana pekerja sektor informal rentan karena tidak ada perlindungan kerja maupun sosial," papar Huda.

Menghadapi kondisi tersebut, Huda mengatakan perlu dilakukan sejumlah hal dan yang paling utama adalah reindustrialisasi.

"Bangun lebih banyak kawasan ekonomi terintegrasi, tetapi tanpa mengorbankan lingkungan," katanya.

Kawasan industri itu harus terintegrasi dengan bahan baku, infrastruktur distribusi, dan fasilitas perdagangan lainnya.

Kedua, dengan membangun industri unggulan alternatif yang menimbulkan multiplier effect tinggi dalam hal penyerapan tenaga kerja formal.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google

Ekonomi
IESR: Pulau Sumbawa Punya P...

Keren, Unika Atma Jaya Masuk Top 100 Dunia WURI 2026

41 menit yang lalu | Mohammad Zaki Alatas

Nasional
Keren, Unika Atma Jaya Masu...
Megapolitan
Mau Tawuran, Dua Pemuda Baw...
Daerah
BPJS Kesehatan Edukasi Pold...
Nasional
Tanggapan Istana Usai Wamen...
  • Hunian Tamiang 4 Ditarget Rampung Juni 2026, Menteri PU Pastikan Tepat Waktu
    Preview komentar:
    Di bukit tempurung,kota kualasimpang,Dana perabot,ekonomi dan jadub aja ...
  • 39,7 Ton Sampah Diangkat dari Kali Sabi Tangerang
    Preview komentar:
    Bukan hanya di C2, C3 juga banyak yg ...
  • Jangan Asal Upload KTP dan NIK! Diskominfo Tangerang Peringatkan Risiko Penyalahgunaan Data.
    Preview komentar:
    Jika Pak RT meminta photovopy KK, guna pendataan, ...
Wakil Menteri Imipas Silmy Karim Ditahan KPK

Wakil Menteri Imipas Silmy Karim Ditahan KPK

04 Jun 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
Advertisement
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.