Hari HAM Sedunia, Melihat Sikap 3 Capres terhadap Kebebasan Berekspresi

Eka Nugraha Putra, O.P. Jindal Global University

Dalam acara Mata Najwa pada September lalu, Najwa Shihab bertanya kepada ketiga calon presiden yang maju dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024-Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto-tentang berapa skor kebebasan berpendapat di Indonesia dalam skala 1 sampai dengan 10. Saat acara tersebut berlangsung, ketiganya masih berstatus bakal calon presiden.

Anies memberikan skor 5 atau 6, Ganjar memberikan skor 7,5, dan Prabowo memberikan skor 8. Tentu saja pemberian skor dari masing-masing capres adalah hak mereka. Namun, berdasarkan hasil penelitian disertasi saya, yang sebagian isinya akan diterbitkan Routledge dalam buku berjudul "Free Speech in Indonesia: Legal Issues and Public Interest Litigation", skor kebebasan berpendapat kita mungkin masih di bawah ketiga skor yang mereka berikan.

Perbedaan skor yang diberikan masing-masing kandidat tersebut mencerminkan bagaimana mereka memandang aspek perlindungan HAM di Indonesia dan bagaimana kira-kira sikap mereka terhadap penegakan HAM kedepannya ketika terpilih nanti.

Sudah sepatutnya kita mengkaji lebih dalam visi misi seperti apa yang ditawarkan oleh masing-masing capres terkait kebebasan berekspresi, dan terhadap perlindungan HAM secara umum. Pembahasan atas sikap para capres terhadap isu kebebasan berekspresi ini penting, karena akan berdampak pada praktik perlindungan atas kebebasan beragama, kebebasan berkumpul, dan kebebasan berserikat, yang merupakan elemen utama dalam negara demokratis seperti Indonesia.

Keseriusan para capres atas isu tersebut perlu diuji secara kritis.

Tulisan ini akan menggunakan terminologi "kebebasan berekspresi", ketimbang "kebebasan berpendapat" yang umum digunakan. Merujuk pada Komentar Umum No. 34 atas Pasal 19 Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik, kedua terminologi ini memang tidak bisa dipisahkan untuk mengidentifikasi manusia dan hak-haknya yang utuh, serta batu pijakan masyarakat demokratis. Namun juga akan terkait dengan bentuk hak dan kebebasan lainnya, seperti hak voting dalam pemilu serta kebebasan berkumpul dan kebebasan berserikat.

Visi-misi capres terkait kebebasan berekspresi

Faktanya, dan sayangnya, ketiga capres memiliki rekam jejak yang buruk dalam isu HAM.

Anies banyak dikaitkan dengan politik identitas saat maju pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2017, yang berdampak pada diskriminasi berdasarkan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan). Ganjar lekat dengan citra isu penggusuran paksa di Desa Wadas di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, yang berdampak pada terampasnya hak sosial, ekonomi dan lingkungan warga setempat. Sementara Prabowo, seperti yang sudah diketahui secara luas, selalu erat dengan dugaan penculikan dan penghilangan paksa sejumlah aktivis pada kerusuhan Mei 1998.

Jika melihat rekam jejak tersebut, tampaknya masyarakat tidak punya pilihan sosok yang benar-benar bersih dari masalah HAM. Lebih jauh lagi, jika melihat apa saja isu prioritas, program dan visi-misi mereka terkait isu kebebasan berekspresi, belum ada hal konkret dan spesifik yang mereka tawarkan.

Anies-Muhaimin

Anies dan cawapresnya, Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa kebebasan pers dan media, sebagai salah satu dimensi kebebasan berekspresi, adalah tulang punggung demokrasi dalam visi misi mereka.

Anies-Muhaimin memang termasuk paslon yang cukup detail mencantumkan bahwa mereka berencana merevisi aturan-aturan yang menghambat kebebasan pers dan kebebasan sipil. Namun rekam jejak koalisi partai pendukung mereka-Partai Nasdem, PKB, dan PKS-tampaknya kurang sejalan dengan misi tersebut.