Harga Avtur di RI Tertinggi di Asean, ICPI Nilai Pemerintah Perlu Turunkan Agar Tingkatkan Pariwisata

JAKARTA - Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia (ICPI) menilai bahwa harga Aviation Turbine Fuel (avtur) perlu diturunkan agar konektivitas di sektor pariwisata dapat lebih ditingkatkan.

"Selain masalah infrastruktur dan konektivitas ada masalah pokok yaitu biaya tiket pesawat yang masih sangat mahal dan daya beli masyarakat yang semakin turun. Mahalnya harga tiket pesawat karena harga avtur yang tertinggi di Asean," kata Ketua Umum ICPI Azril Azhari saat dihubungi pewarta di Jakarta, Selasa (27/1).

Azril menilai pemerintah harus segera membahas permasalahan tersebut sebagai salah satu upaya mempersiapkan liburan perayaan Imlek yang berdekatan dengan bulan Ramadan.

Adapun pihak yang menurutnya seharusnya terlibat dalam pembicaraan tersebut yakni Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Harga avtur yang tinggi, dikatakannya, menjadi permasalahan utama dari harga tiket antar destinasi menjadi mahal. Berdasarkan penelitiannya di Singapura, hal tersebut juga berakibat pada beberapa maskapai besar tidak mau masuk ke Indonesia.

Di sisi lain, ia mengingatkan mulai 1 Januari 2026 beberapa negara seperti Singapura sudah mulai menggunakan Sustainable Aviation Fuel (SAF) 1 persen dan sebesar 3 sampai 5 persen di tahun 2030.

"Harganya bisa 6 sampai 10 kali harga avtur biasa, guna menjaga udara yang bersih untuk mereduksi gas emisi CO2. Apalagi International Civil Aviation Org (ICAO) menyatakan liability is adjusted 17,9 persen sejak 28 Desember yang berakibat kenaikan biaya asuransi. Artinya harga avtur harus segera diturunkan," ujar Azril.

"Pemerintah tahu waktu liburan sebelum Natal itu disebutkan bahwa sudah diturunkan katanya, tapi itu potongan, bukan diturunkan. Potongan harga itu dari ground handling bukan dari avtur tetap," tambahnya.

Upaya tersebut juga menjadi langkah antisipasi dari dilarangnya maskapai Indonesia masuk ke negara-negara yang akan atau telah menggunakan SAF di masa mendatang, sekaligus mencegah negara membayar denda lebih mahal karena tidak mengikuti aturan yang berlaku.

Menurutnya, perbincangan tersebut bisa mulai dibuka oleh Kementerian Pariwisata yang kini sedang ingin berbenah dari sisi infrastruktur dan konektivitas yang ditujukan untuk meningkatkan keamanan serta kenyamanan wisatawan ketika melakukan mobilisasi di Indonesia.

Dia juga menyoroti bahwa daya beli masyarakat yang semakin menurun ditandai dengan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di berbagai wilayah, sehingga masyarakat kesulitan untuk mendapatkan tiket pesawat.

Maka dari itu, Azril turut berharap ke depan pemerintah dapat lebih menggunakan kajian-kajian ilmiah untuk mengembangkan sektor pariwisata nasional, tidak hanya dari sisi infrastruktur dan konektivitas, tetapi juga dalam mengeksplor lebih jauh soal wisata minat khusus hingga wisata gastronomi yang kaya dan membumi tanpa menghilangkan kearifan lokal dan keautentikannya.

"Perlu diingat bahwa sektor pariwisata kita itu bisa menjadi nomor satu penyumbang pemasukan devisa negara di Indonesia," kata dia. Ant