Gubernur Jabar Dedi Mulyadi: Desa Kini Minim Tokoh yang Mengerti Pertanian, Adat, dan Tata Ruang

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menyebutkan desa-desa, termasuk di Jawa Barat, kini telah kehilangan sosok-sosok yang memiliki jiwa ketokohan. Ketokohan yang dimaksud Dedi, adalah tokoh yang mengerti terkait lingkungan, pertanian, kehutanan, tata bangunan, hingga yang mengerti tata ruang secara adat. "Tokoh-tokoh adat itu hilang dari desa hari ini. Banyak di desa orang pinter saat ini. Tapi kalah pamor gaya membangunannya dengan tokoh-tokoh orang tua kita dulu," kata Dedi di Bandung, Rabu.

Dia menyebutkan tokoh-tokoh tersebut mampu membangun sawah, jalan-jalan, infrastruktur selokan dan lainnya tanpa anggaran.

Karenanya, Dedi mendorong desa harus menghidupkan kembali ketokohan di desa yang menjadi inspirasi pembangunan di sana.

"Nah sekarang yang sudah ada anggarannya kenapa kalah sama tokoh-tokoh yang orang tua kita dulu. Sehingga sekarang di desa harus dihidupkan kembali ketokohan yang menjadi inspirasi pembangunan," ucapnya.

Ketokohan ini, kata Dedi, agar pembangunan, sampai sosial budaya di desa, terkelola dengan baik dan kasus-kasus seperti meninggalnya balita Raya di Kabupaten Sukabumi tidak terulang dan bisa diatasi dengan baik.

Pihak provinsi sendiri, akan turut mengatasi berbagai masalah di desa, salah satunya lewat program Abdi Nagri Nganjang ka Warga yang saat ini masih terfokus di kabupaten dan kota yang mulai tahun 2026 akan mengarah ke desa-desa.

"Hari ini untuk tahap pertama basisnya ke kabupaten kota, nanti tahun depan itu kita sudah mulai mengarah pada desa yang mengalami problem sosial. Jadi itu yang akan kita lakukan dan saya sudah punya pemetaan seluruh infrastruktur desa," ucapnya.

Dedi juga berencana akan mengganti transferan dana dari pemerintah provinsi ke desa, menjadi bentuk saham Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), seperti PT Bank Jabar Banten (BJB) mulai 2027 hingga 2029.

Pasalnya, kata KDM--sapaan akrabnya, pihaknya menargetkan seluruh revitalisasi infrastruktur kabupaten/kota, provinsi dan desa selesai pada 2027, 2028, dan 2029 saat terakhir dia menjabat.

"Di tahun itu, saya sudah ingin Pemprov itu membagi saham kepada desa yaitu saham di perbankan," katanya 

Meskipun berkeinginan demikian, KDM mengaku tidak mengetahui mekanismenya, namun dia mengatakan akan mencari jalan agar desa menjadi bagian dari pemilik saham perbankan milik pemerintah daerah seperti mengalihkan transferan ke desa jadi dalam bentuk saham.

"Kita lagi cari, misalnya Bank Jabar (BJB), nah nanti desa itu menjadi bagian dari pemilik saham di BJB jadi uang yang kita distribusikan ke desa itu nanti dibelikan saham, rencana saya begitu," ucapnya..