Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan

GPM SPHP Digeber Serentak, Bukti Pasar Tak Lagi Bisa Diandalkan?

📅 Jumat, 18 Jul 2025, 22:16 WIB | Oleh: Tim Penulis
GPM SPHP Digeber Serentak, Bukti Pasar Tak Lagi Bisa Diandalkan? Doc: ANTARA/HO-Humas Bulog
Ket. Peluncuran GPM beras SPHP di Kantor Pos Besar Fatmawati, Jakarta, Jumat (18/7/2025).

JAKARTA - Perum Bulog meluncurkan gerakan pangan murah (GPM) beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dilakukan serentak di lebih dari 5.000 titik seluruh Indonesia guna memastikan ketersediaan beras terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

"GPM SPHP diluncurkan secara serentak di lebih dari 5.000 titik di seluruh Indonesia, dengan menyediakan beras SPHP berkualitas dan terjangkau," kata Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani di sela peluncuran GPM beras SPHP di Kantor Pos Besar Fatmawati, Jakarta, Jumat (18/7).

Dalam kegiatan itu dilakukan penjualan langsung ke masyarakat dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp12.500/kg atau Rp62.500/pak untuk wilayah Jawa.

Rizal mengatakan program SPHP merupakan instrumen penting pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi pangan.

"Bulog berkomitmen untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran distribusinya secara merata,” ujarnya.

Sebagai upaya memperluas jangkauan distribusi, Perum Bulog menjalin kerja sama dengan PT Pos Indonesia, PT Pupuk Indonesia, ID Food, dan PT Perkebunan Nusantara III, serta instansi pemerintah lainnya.

Menurut dia, kolaborasi itu bertujuan memastikan beras SPHP dapat menjangkau masyarakat hingga ke pelosok negeri. Distribusi yang ketat dilakukan demi ketepatan sasaran.

"Sesuai arahan Menko Bidang Pangan dan Menteri Pertanian, kami memperketat saluran distribusi SPHP melalui beberapa jalur distribusi utama, yaitu pengecer pasar, Koperasi Desa Merah Putih, Kios Pangan binaan Pemda dan kegiatan GPM oleh instansi pemerintah," tuturnya.

Semua jalur itu diwajibkan menggunakan aplikasi Klik SPHP yang memverifikasi data pengecer secara ketat.

Ia menambahkan setiap pengecer wajib membuat surat pernyataan tidak menyelewengkan beras SPHP, yang hanya boleh dijual maksimal dua pack (10 kg) per konsumen dengan harga per pack (5 kg) sebesar Rp62.500,00.

"Melalui kegiatan ini masyarakat diharapkan dapat memperoleh akses pangan pokok dengan harga terjangkau, sekaligus memperkuat sinergi antarlembaga dalam menjaga ketahanan pangan nasional," kata Rizal.

Di tempat yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan operasi pasar dilakukan Bulog karena terdapat beberapa daerah yang mengalami kenaikan harga.

Operasi pasar beras SPHP akan disalurkan sebanyak 1,3 juta ton, dengan harga Rp62.500 per 5 kg atau Rp12.500/kg untuk wilayah Jawa.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan berdasarkan hasil rapat koordinasi terbatas, beras akan disalurkan untuk beberapa program pemerintah pertama bantuan pangan yang menyasar 18.277.083 penerima manfaat di seluruh Indonesia dengan target penyeluran 360.000 ton beras.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google

Megapolitan
Perum Bulog Lebak-Pandeglan...

BPJS Kesehatan Edukasi Polda Kepri Terkait Program JKN

36 menit yang lalu | Bambang Wijanarko

Daerah
BPJS Kesehatan Edukasi Pold...
Rona
6 Drama Korea Baru yang Waj...
Daerah
Bus Transjateng Akan Tambah...

Wakil Menteri Imipas Silmy Karim Ditahan KPK

1.5 jam yang lalu | Lili Lestari

Nasional
Wakil Menteri Imipas Silmy ...
Olahraga
Janice Tjen Mulus ke Peremp...
  • Hunian Tamiang 4 Ditarget Rampung Juni 2026, Menteri PU Pastikan Tepat Waktu
    Preview komentar:
    Di bukit tempurung,kota kualasimpang,Dana perabot,ekonomi dan jadub aja ...
  • 39,7 Ton Sampah Diangkat dari Kali Sabi Tangerang
    Preview komentar:
    Bukan hanya di C2, C3 juga banyak yg ...
  • Jangan Asal Upload KTP dan NIK! Diskominfo Tangerang Peringatkan Risiko Penyalahgunaan Data.
    Preview komentar:
    Jika Pak RT meminta photovopy KK, guna pendataan, ...
Wakil Menteri Imipas Silmy Karim Ditahan KPK

Wakil Menteri Imipas Silmy Karim Ditahan KPK

04 Jun 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
Advertisement
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.