F-PDIP Nilai Kebijakan Tarif Resiprokal AS Lebih Bersifat Alat Negosiasi

JAKARTA - Fraksi PDIP Komisi XI DPR RI menilai kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) yang diumumkan Presiden AS Donald Trump lebih bersifat alat negosiasi bagi AS untuk menyeimbangkan neraca perdagangan yang defisit, dan bukan menjadi keputusan yang akan bersifat permanen.

"Hal ini diperkirakan bersifat temporer dan hanya akan digunakan untuk menegosiasikan tarif dagang yang lebih berimbang terhadap mitranya, bukan sebagai keputusan permanen yang akan menyengsarakan rakyat Amerika sendiri pada gilirannya," kata Ketua kelompok fraksi (kapoksi) PDIP Komisi XI DPR RI Harris Turino dalam keterangan yang disiarkan Antara di Jakarta, Jumat (4/4).

Dia meminta pemerintah untuk menjelaskan secara transparan kepada publik agar tidak terjadi kepanikan yang berlebihan di pasar uang dan pasar modal.

Di samping itu, dia mendorong pemerintah untuk memastikan adanya perlindungan terhadap perusahaan yang terdampak langsung oleh kebijakan Trump.

Dia menilai instrumen fiskal dapat dimainkan untuk mencegah risiko kebangkrutan dan PHK massal akibat lonjakan tarif tersebut.

"Jangan sampai perusahaan berjuang sendirian yang bisa berujung pada kebangkrutan dan PHK massal. Instrumen fiskal bisa dimainkan untuk mencegah terjadinya pemburukan yang berkepanjangan," ucapnya.

Harris pun mendorong pemerintah, khususnya kementerian di bidang perekonomian dan perdagangan, untuk segera mengambil langkah strategis.

"Pengenaan tarif 64 persen terhadap produk Amerika yang masuk ke Indonesia adalah batas tertinggi tarif atas barang impor dari Amerika, dan bukan keseluruhan produk Amerika dikenakan tarif 64 persen,” tuturnya.

Menurut dia, pemerintah Indonesia dalam jangka pendek perlu segera melakukan pemetaan data yang lebih akurat.

“Ini hal esensial yang perlu dijelaskan oleh tim negosiator Indonesia ketika membahas tarif secara bilateral dengan pihak Amerika. Kata kuncinya adalah data, bukan sekedar asumsi semata," katanya.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah perlu membentuk tim negosiator yang tidak hanya memahami isu tersebut secara mendalam, melainkan juga memiliki kapasitas untuk merumuskan strategi yang menguntungkan bagi Indonesia.

Bahkan, tambah dia, bila perlu melibatkan pihak asosiasi perusahaan yang kredibel.

Adapun untuk jangka menengah dan panjang, Harris memandang diversifikasi pasar menjadi langkah penting. Menurut dia, Indonesian Trade and Promotion Centre (ITPC) harus lebih aktif dalam mencari peluang ekspor ke negara-negara non-tradisional seperti Amerika Selatan, Eropa Timur, Timur Tengah, serta Afrika Utara dan Barat.

"Ketergantungan Indonesia terhadap pasar Amerika sebesar 10 persen harus dikurangi agar keberlangsungan ekspor Indonesia lebih terjamin," ujarnya.