E-Government Bisa Hemat APBN 30%, Benarkah?

JAKARTA – Penerapan e-government terintegrasi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan.

Integrasi berbagai layanan publik dalam satu sistem digital tidak hanya memangkas birokrasi dan biaya administrasi, tetapi juga mendorong transparansi, akuntabilitas, serta memperkuat partisipasi masyarakat.

Tantangan utamanya terletak pada infrastruktur digital yang merata, literasi teknologi masyarakat, serta perlindungan data dan keamanan siber.

Secara analitis, keberhasilan e-government terintegrasi akan sangat menentukan kualitas pelayanan publik dan daya saing nasional di era ekonomi digital.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan penerapan e-government terintegrasi berpotensi menghemat hingga 30 persen belanja Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

“Dengan digitalisasi, pemerintah dapat bekerja lebih tepat, efisien, dan transparan. Kementerian PPN/Bappenas berkomitmen merencanakan strategi digitalisasi ini untuk kepentingan nasional. Karena itu, kita perlu fondasi data yang kuat serta strategi nasional yang jelas agar transformasi digital berjalan terarah,” kata Rachmat Pambudy, dalam rapat pleno perdana Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, dari keterangan resmi, di Jakarta, Senin (8/9).

Komite Percepatan Transformasi Digital bertugas menyatukan arah kebijakan dan implementasi digitalisasi pemerintahan.

Fokus utama dari komite ini meliputi pembangunan Digital Public Infrastructure (DPI) yang terdiri dari Digital ID, Government Cloud, Data Exchange, dan Super-App. Komite juga berperan dalam menjamin keamanan serta kedaulatan digital, meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN), dan mengawal pencapaian target Indonesia Digital Government 2045.

Agenda ini dinilai menjadi langkah awal percepatan transformasi digital yang telah menjadi prioritas pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Bappenas telah menyiapkan lima rekomendasi percepatan transformasi digital nasional. Mulai dari pembangunan hardware yang andal sebagai basis transformasi, pengembangan software termasuk super-apps lintas layanan, lalu penguatan brainware melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Selanjutnya adalah pengamanan dengan sistem pertahanan siber dari pusat hingga desa, serta kemandirian digital agar kapasitas merata di seluruh wilayah Indonesia.

Sebagai negara besar, kata Rachmat, pemerintah harus memastikan kemandirian digital dibangun dari pusat hingga daerah. Transformasi digital dianggap bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tentang kedaulatan dan pemerataan pembangunan.

Dalam kesempatan lain, Bappenas telah menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dalam Pengembangan Kebijakan dan Ekosistem Pengelolaan Ekonomi Berketinggian Rendah untuk Mendukung Transformasi Digital di Indonesia dengan CT Group dari Vietnam pada Rabu (20/8).

Kepala Bappenas menyampaikan bahwa kerja sama ini menjadi bagian dari upaya strategis mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 dengan memanfaatkan kekuatan teknologi, memperkuat basis industri, kapabilitas talenta digital, dan berinvestasi pada talenta digital generasi mendatang