Sudahkah ‘E-participation’ Berjalan Efektif di Indonesia?

Azwar Aswin, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Dunia, termasuk Indonesia, kini tengah dalam masa transisi dari e-Government (warga negara sebagai pelanggan) menuju We-Government (warga negara sebagai mitra). Dalam hal ini, e-Participation menjadi salah satu aspek yang paling penting dalam mewujudkannya.

E-Participation (electronic participation atau pelibatan masyarakat secara daring/elektronik) adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi agar warga bisa berpartisipasi dalam proses yang terkait dengan pemerintahan. Beberapa contohnya: proses pembuatan kebijakan publik, pengawasan, dan pengaduan masyarakat.

Pelaksanaan e-Participation diharapkan dapat menyambung kembali "jembatan yang putus" antara warga negara dengan para wakil rakyat, baik di legislatif maupun eksekutif, melalui dialog yang terbuka.

Indonesia sebenarnya mulai melangkah dalam membuka ruang partisipasi publik antara pembentuk undang-undang dengan masyarakat. Salurannya pun sudah banyak, mulai dari website hingga aplikasi yang bisa diunduh secara gratis melalui ponsel pintar.

Sayangnya, meski banyak kemajuan, saya menganggap ruang partisipasi digital belum efektif dalam melibatkan warga dalam penyelenggaraan pemerintahan ataupun perumusan kebijakan.

Langkah maju e-Participation di Indonesia

United Nations (UN) e-Government Survey 2022 menempatkan Indonesia pada peringkat ke-77 untuk kinerja dalam pengembangan dan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

Sejak tahun 2016 hingga kini, peringkat Indonesia dalam survei ini terus membaik. Indonesia masuk dalam grup High E-Government Development Index (EGDI) versi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak tahun 2018.

Kenaikan terjadi karena peningkatan performa indeks pelayanan online (OSI), indeks infrastruktur telekomunikasi (TII), dan indeks sumber daya manusia (HCI). Dalam masing-masing penilaian tahun 2022, Indonesia mencatatkan skor yang cukup baik, yaitu skor 0,7644 untuk OSI, skor 0,6397 untuk TII, dan skor 0,7438 untuk HCI. Ketiga komponen tersebut sudah berada di atas skor rata-rata dunia.

Meski peringkat Indonesia terus membaik, Indonesia perlu terus berbenah menguatkan infrastruktur telekomunikasi yang menjadi poin terendah dalam penilaian EDGI 2022. Indonesia perlu bergegas mengejar ketertinggalan dari negara tetangga, seperti Singapura (peringkat 12), Malaysia (peringkat 53), Thailand (peringkat 55). Ketiganya masuk dalam grup Very High E-Government Development Index tahun lalu.

Di sisi lain, E-Participation Index Indonesia tahun 2022 menempati peringkat 37 dari 193 negara yang dinilai oleh PBB.

Pada 2022 Indonesia berhasil melompat naik 20 peringkat dan meraih skor 0,71590. Skor tersebut ada di atas skor rata-rata dunia 0,4450, di atas rata-rata regional Asia 0,5024, dan rata-rata regional Asia Tenggara dengan skor 0,5444.

Penilaian ini didasarkan pada tiga aspek utama: E-information, yang berfokus pada ketersediaan informasi dari pemerintah kepada masyarakat; E-consultation, yang memberi ruang partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan kontribusi pada kebijakan dan layanan publik; serta E-decision making, yang memberdayakan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan.

Berdasarkan penilaian tersebut, Indonesia masuk dalam negara dengan kategori high E-participation index. Unggul sedikit dari Malaysia yang berada dalam kategori sama dan menduduki peringkat ke-47. Capaian Indonesia pada index ini dapat dikaitkan dengan kemajuan yang dibawa oleh implementasi Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE serta dampak inisiatif digitalisasi pengaduan pelayanan publik SP4N LAPOR! sejak tahun 2015.