![DPR-Pemerintah Setuju RUU Pilkada Diparipurnakan](https://koran-jakarta.com/images/article/dpr-pemerintah-setuju-ruu-pilkada-diparipurnakan-240821215622.jpg)
DPR-Pemerintah Setuju RUU Pilkada Diparipurnakan
![DPR-Pemerintah Setuju RUU Pilkada Diparipurnakan](https://koran-jakarta.com/images/article/dpr-pemerintah-setuju-ruu-pilkada-diparipurnakan-240821215622.jpg)
LAMBAIKAN TANGAN -- Menkumham Andi Agtas (tengah) bersama Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi (kanan) usai mengikuti Rapat Kerja DPR, DPD, dan Pemerintah, di Ruang Rapat Baleg DPR, Jakarta, Rabu (21/8). Rapat tersebut membahas RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang sekaligus untuk merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas syarat pencalonan kepala daerah dan pembentukan Panja.
Badan Legislasi DPR RI dan pemerintah menyetujui RUU Pilkada akan diparipurnakan menjadi UU di rapat paripurna yang rencananya digelar hari ini.
JAKARTA - Badan Legislasi DPR RI dan pemerintah menyetujui untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 atau RUU Pilkada pada rapat paripurna DPR terdekat guna disahkan menjadi undang-undang.
Persetujuan itu disepakati dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Pilkada Badan Legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8).
"Apakah hasil pembahasan RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi undang-undang dapat diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan?" kata Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi.
Kesepakatan itu diambil setelah delapan fraksi di Baleg DPR RI menyatakan setuju terhadap pembahasan lebih lanjut RUU Pilkada. Delapan fraksi itu meliputi Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Demokrat, Fraksi Golkar, Fraksi PKS, Fraksi NasDem, Fraksi PAN, Fraksi PKB, dan Fraksi PPP.
Sementara itu, satu fraksi, yakni Fraksi PDI Perjuangan menolak pembahasan RUU Pilkada untuk diundangkan.
Halaman Selanjutnya....
Redaktur : Sriyono
Komentar
()Muat lainnya