Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan

Dorong Ekonomi Tumbuh 8 Persen, ISNU Usul Badan Penerimaan Negara

📅 Jumat, 16 Mei 2025, 00:30 WIB | Oleh: Tim Penulis
Dorong Ekonomi Tumbuh 8 Persen, ISNU Usul Badan Penerimaan Negara Doc: Antara
Ket. Ketua PP ISNU Bidang Investasi Herry Haryanto Azumi menjawab pertanyaan awak media ditemui seusai ISNU Forum on Investment, Trade and Global Affairs di Jakarta, Kamis (15/5).

Jakarta - Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU) mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen dengan mendorong sinergisitas lintas sektor dan pembentukan Badan Penerimaan Negara.

"Jadi ISNU saya kira sangat aware dan concern untuk bagaimana Badan Penerimaan Negara terbentuk sebagai bagian untuk mencapai growth 8 persen itu," kata Ketua PP ISNU Bidang Investasi Herry Haryanto Azumi ditemui seusai ISNU Forum on Investment, Trade and Global Affairs di Jakarta, Kamis (15/5).

Ia menegaskan pentingnya peran semua elemen bangsa dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen yang ditetapkan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

PP ISNU menilai target tersebut dapat dicapai apabila seluruh sektor, mulai dari pengusaha, birokrasi, hingga aparat penegak hukum, bersinergi dalam satu mata rantai pembangunan ekonomi yang terintegrasi dan efisien.

"ISNU merasa harus terlibat di dalam upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan tersebut. Karena seluruh elemen bangsa dan negara harus terlibat. Tidak hanya ISNU, tentunya semua elemen yang lain," tuturnya.

Menurut ISNU, langkah konkret seperti meningkatkan penerimaan negara melalui reformasi perpajakan harus menjadi bagian utama dari strategi nasional dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi.

PP ISNU mengusulkan agar pembentukan Badan Penerimaan Negara segera direalisasikan guna menyatukan berbagai sumber penerimaan dalam satu sistem yang efektif, transparan, dan mendukung daya saing ekonomi.

Organisasi ini juga menekankan bahwa Indonesia tidak boleh lagi terjebak pada wacana atau diskursus panjang, namun harus segera bergerak ke arah aksi nyata dan implementasi kebijakan pembangunan ekonomi yang terukur.

PP ISNU menyarankan agar kebijakan ke depan harus berpijak pada rencana strategis yang kuat dan diikuti oleh tindakan nyata, bukan sekadar retorika atau rencana tanpa pelaksanaan di lapangan.

"Kita tidak bisa hanya sekedar diskursus, wacana. Kita harus action. Jadi saya kira harus berpijak pada satu perencanaan yang berujung pada action," bebernya.

Sebagai bentuk dukungan konkret, PP ISNU telah beberapa kali memfasilitasi dialog antara investor dan pelaku ekonomi guna membangun kepercayaan serta menjembatani kepentingan antara kapital dan kekuatan kerja nasional.

PP ISNU meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi 8 persen bisa dicapai melalui integrasi antara modal, pelaku industri, serta sektor produktif lain yang saling memperkuat dalam kerangka pembangunan nasional.

"Jadi saya kira ini kombinasi dari integrasi kapital dengan working force, kapital dengan industri, kapital dengan para pengusaha yang memang menjadi bagian dari sistem untuk meningkatkan pertumbuhan menjadi 8 persen itu," kata Herry.

PP ISNU menggelar Forum on Investment, Trade and Global Affairs sebagai upaya membangun kesadaran strategis dalam menjalin kerjasama global serta meraih peluang ekonomi dari perubahan tatanan dunia.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google

Daerah
Pemprov Jawa Timur Catat Po...
Nasional
Keren, Unika Atma Jaya Masu...
Daerah
BPJS Kesehatan Edukasi Pold...
  • Hunian Tamiang 4 Ditarget Rampung Juni 2026, Menteri PU Pastikan Tepat Waktu
    Preview komentar:
    Di bukit tempurung,kota kualasimpang,Dana perabot,ekonomi dan jadub aja ...
  • 39,7 Ton Sampah Diangkat dari Kali Sabi Tangerang
    Preview komentar:
    Bukan hanya di C2, C3 juga banyak yg ...
  • Jangan Asal Upload KTP dan NIK! Diskominfo Tangerang Peringatkan Risiko Penyalahgunaan Data.
    Preview komentar:
    Jika Pak RT meminta photovopy KK, guna pendataan, ...
Wakil Menteri Imipas Silmy Karim Ditahan KPK

Wakil Menteri Imipas Silmy Karim Ditahan KPK

04 Jun 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
Advertisement
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.