Dikebut Tanpa Arah, Hilirisasi Berisiko Minim Manfaat Ekonomi

Hilirisasi perlu dirancang ulang melalui evaluasi menyeluruh agar menghasilkan nilai tambah dan multiplier effect bagi ekonomi, bukan sekadar memperbesar dampak lingkungan dengan manfaat ekonomi yang terbatas.

JAKARTA – Konsep dan praktik hilirisasi perlu dirancang ulang agar benar-benar menghasilkan nilai tambah dan multiplier effect (dampak berganda) bagi perekonomian domestik, bukan sekadar memindahkan aktivitas dari hulu ke hilir. Tanpa perencanaan yang terintegrasi, mulai dari kesiapan industri pendukung, teknologi, hingga pasar, hilirisasi berisiko menciptakan biaya lingkungan yang tinggi dengan manfaat ekonomi yang terbatas.

Evaluasi menyeluruh menjadi krusial untuk memastikan bahwa hilirisasi mendorong penciptaan lapangan kerja, penguatan rantai pasok dalam negeri, serta peningkatan kapasitas industri nasional. Jika tidak, kebijakan ini hanya akan memperbesar tekanan ekologis tanpa kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Peneliti Sustainability Learning Center (SLC), Hafidz Arfandi menilai hilirisasi memiliki urgensi tinggi untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, namun perlu dirancang ulang agar menghasilkan multiplier effect bagi industri domestik. Dia menyoroti pembelajaran dari kasus nikel, di mana hilirisasi terlalu berorientasi ekspor, terutama ke Tiongkok, sehingga rentan terhadap penurunan harga dan minim pasar alternatif, sementara pertumbuhan industri dalam negeri berjalan lambat.

“Hal-hal demikian perlu diantisipasi ke depan, kita punya smelter alumunium 250 ribu ton per tahun sedang permintaan di atas 1 juta ton per tahun dan pertumbuhannya juga signifikan dari tahun ke tahun, namun dari sisi bahan baku alumina masih terbatas,” ujar Hafidz, Selasa (3/2).

Hafidz menekankan pentingnya roadmap terintegrasi lintas sektor, termasuk bauksit–alumina–aluminium, dengan penyesuaian kapasitas smelter, penguatan regulasi impor, serta pembukaan investasi domestik dan asing yang tetap ramah lingkungan dan masyarakat. Selain itu, dia mendorong prioritas pemenuhan kebutuhan domestik dan substitusi impor, pemberian insentif industri yang terukur dan bersifat incremental (naik bertahap), serta penataan ulang skema TKDN agar tidak justru mematikan industri kecil dan menghambat produktivitas nasional.

"Di sini perlu kejelian, memahami kondisi dan bisa didorong skema kemitraan industri kecil dan besar untuk memastikan TKDN berjalan ideal untuk menumbuhkan industri domestik, bukan hanya sekedar sertifikasi yang praktiknya banyak celah,"ungkap Hafidz.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah menetapkan 18 proyek hilirisasi sebagai prioritas yang akan dibangun pada 2026 dengan nilai investasi mencapai 618 triliun rupiah. Dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah, awal pekan ini, Prabowo menegaskan pendekatan baru pemerintah yang tidak lagi aktif mencari investasi ke luar negeri, melainkan mengundang investor asing untuk bekerja sama melalui Danantara Indonesia.

Ekosistem Hijau

Ketua Indonesia Center for Renewable Energy Studies (ICRES) Surya Darma menilai pernyataan Presiden Prabowo mencerminkan pergeseran paradigma dari ekonomi ekstraktif menuju ekonomi mandiri berbasis nilai tambah. “Prioritas 18 proyek hilirisasi pada 2026 bukan sekadar industrialisasi, melainkan fondasi ekosistem hijau global, mengingat mineral seperti nikel, tembaga, dan bauksit merupakan komponen kunci transisi energi dan kendaraan listrik,” ujarnya.

Surya juga menyoroti pendekatan investasi yang lebih berdaulat, di mana Indonesia tidak lagi meminta investasi, tetapi mengajak kerja sama strategis melalui Danantara dengan syarat transfer teknologi hijau untuk mendukung target Net Zero Emission. Selain itu, kebijakan ini dinilai selaras dengan tren global, menempatkan Indonesia sebagai calon pusat produksi energi baru.