Dewan Prioritaskan Anggaran Atasi Banjir Jabodetabek

JAKARTA - Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi baru saja diluluhlantakkan banjir bandang. Ini sungguh bencana luar biasa, untuk itu perlu prioritas anggaran. “Dewan Perwakilan Rakyat siap memprioritaskan anggaran penanganan banjir, khususnya untuk Jabodetabek,” tandas Wakil Ketua DPR Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Cucun Ahmad Syamsurijal, saat meninjau banjir di kawasan Kampung Melayu, Jakarta, Kamis (6/3).

Dia menambahkan, kalau masih memerlukan anggaran, walaupun dalam kondisi efisiensi, ini akan menjadi prioritas. DPR pasti akan minta pemerintah untuk dianggarkan,” jelas Cucun. Nanti, Kementerian Pekerjaan Umum akan menata kawasan dari ujung Bogor ke Jakarta.

Cucun menyebut, dewan akan minta pemerintah memberikan anggaran penanganan banjir seperti pembangunan sodetan. Selain itu, juga siap menyetujui anggaran untuk Kementerian Pekerjaan Umum. Kemarin, Menko Kawasan Pengembangan Wilayah juga sudah membicarakannya. Jad, dewan tinggal memberi dukungan.

Selain itu, DPR siap membantu relaksasi anggaran kepada pemerintah untuk menyiapkan anggaran pembangunan penanganan banjir di tengah efisiensi anggaran. Hanya, terkait besarannya, dia menyerahkan kepada pemerintah untuk membahas dengan dewan.

Menurut Cucun, perlu ada relaksasi, anggarannya bisa dikembalikan. Di masa transisi, pemerintahan baru diberi kewenangan untuk relaksasi atau menata kembali anggaran yang lebih prioritas. Cucun mengungkapkan, pemerintah harus terus mencari solusi dari penanganan banjir agar tidak terjadi bencana setiap siklus lima tahunan.

Hal itu juga menjadi harapan warga yang disampaikan kepada Cucun saat meninjau lokasi banjir. Pemerintah pusat, Jawa Barat, dan Jakarta perlu menata dari hulu ke hilir. “Jangan sampai terus-terusan, kampung Melayu ini tidak ada hujan, tidak ada apa, tiba-tiba banjir,” ucapnya. Cucun meninjau lokasi pengungsian korban banjir di Kantor Lurah Kampung Melayu, Jakarta Timur.

Sebelumnya, data memperlihatkan telah ada anggaran penanganan banjir Jabodetabek sebagai prioritas. Pada tahun lalu, Pemerintah Provinsi Jakarta telah mengalokasikan anggaran 2,8 triliun untuk penanganan banjir. Ini mencakup sekitar empat persen dari total belanja daerah.

Anggaran ini diarahkan untuk program prioritas seperti normalisasi sungai, pengerukan saluran, pembangunan waduk, dan pengelolaan kolam retensi. Kemudian, tahun ini, anggarannya meningkat menjadi 5,6 triliun. Selain itu, dalam situasi darurat banjir baru-baru ini, Kementerian Sosial telah menggelontorkan dana hampir 4 miliar untuk membantu korban banjir Jabodetabek.

Kerja Bakti

Sementara itu, Plh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta, Maruli Sijabat, menjelaskan sejak kemarin melaksanakan kerja bakti di kawasan Cililitan untuk membersihkan sampah dan lumpur sisa banjir. “Cililitan paling terdampak banjir. Beberapa kelurahan juga sudah kita bantu dengan kerja bakti,” jelas Maruli.

Dia menjelaskan, pembenahan Jakarta pascabanjir dilakukan bersama seluruh komponen. Mereka dari Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) tingkat kelurahan, Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), serta Satpol PP.

“Kita kerja bakti massal di seluruh daerah terdampak banjir dengan para wali kota. Kita juga bersama-sama berkoordinasi untuk pelaksanaannya,” tandas Maruli. Lebih lanjut Maruli, menjelaskan. saat ini sebagian besar warga secara bertahap sudah kembali ke rumah. Mereka juga mulai membersihkan sampah maupun lumpur.

Maruli juga menjelaskan kemarin banjir seluruh Jakarta sudah surut, termasuk jalan-jalan. Terkait curah hujan tanggal 11 hingga 20 Maret yang diprakirakan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) akan tinggi, Maruli mengutarakan, BPBD Jakarta sudah bersiap-siap.

“Kita akan melaksanakan modifikasi cuacanya berdasarkan perkirakan dan peningkatan eskalasi cuacanya. Tanggal 11 sampai 20 akan meningkat. Kita akan lakukan modifikasi cuaca,” jelas Maruli.