Data Kemiskinan Harus Akurat

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan program konvergensi penanggulangan kemiskinan baik dari pemerintah maupun nonpemerintah harus mengacu pada data sasaran yang terpadu dan akurat serta berbasis nama, alamat, dan nomor induk kependudukan (NIK).

"Data menjadi penting. Jangan sampai datanya bias. Jangan sampai datanya simpang siur, karena program tanpa data yang clear akan sia-sia," kata Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Tri Indrawan, yang mewakili Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Pelaksana Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) DKI Jakarta, dalam Rapat Koordinasi Tim TKPK DKI Jakarta secara daring, di Jakarta, Selasa (25/6).

Seperti dikutip dari Antara, Tri Indrawan mengatakan perlu adanya koordinasi intensif dari semua Ketua TKPK kota/kabupaten untuk memastikan seluruh penduduk pada peringkat kesejahteraan terendah memperoleh intervensi yang memadai untuk segera entas dari kemiskinan.

Tri lalu mengatakan Pemprov DKI saat ini memprioritaskan untuk mengentaskan penduduk miskin kronis atau mereka yang masuk dalam kelompok miskin dan sulit keluar dari kemiskinannya.

"Untuk prioritas di Pemprov DKI Jakarta saat ini pada penduduk miskin yang berada pada desil satu atau chronic poor. Penting bagi kita untuk sama-sama memperhatikan yang namanya chronic poor (poverty), yaitu penduduk yang ada dalam kelompok miskin dan sulit keluar dari kemiskinannya," kata dia.
Halaman Selanjutnya....