Cegah Karhutla, BNPB Minta KLHK tindak tegas dan beri sanksi pelaku pembakaran hutan

Jakarta - Cegah Karhutla, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk lebih berani menindak tegas dan memberikansanksi para pelaku pembakaran hutan yang merugikan masyarakat.

"Ada (pemberi) sanksi hukum di Kementerian Kehutanan, itu ada satu eselon I yang mengurusipenegakan hukumnya. Kita harapkan ini masih tetap bisa berjalan dengan kuat dan benar-benar membantu kondisi di lapangan," kata Plt. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam Disaster Briefing: Siaga Kebakaran Hutan dan Lahan yang diikuti secara daring di Jakarta, Senin.

Abdul membeberkan dalam data sebaran bencana alam periode 1 Januari hingga 19 Juni 2023 yang dihimpun BNPB, total bencana sudah mencapai 1.778 kasus. Dimana 605 kasus terjadi akibat cuaca ekstrem, 658 kasus akibat banjir, 321 akibat tanah longsor dan 154 kasus lainnya terjadi karhutla.

Terkait dengan karhutla, dirinya menyatakan bahwa 99 persen kejadian karhutla dipastikan terjadi akibat ulah manusia, dengan 80 persen dari lahan yang terbakar tersebut dipastikan diolah menjadi kebun oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab.

Menurutnya, KLHK maupun jajaran pemerintah lainnya tidak boleh tergiur dengan tawaran pelaku dan berteguh hati mengingat dampak buruk dari karhutla bagi masyarakat. Misalnya harus memakai masker secara tidak nyaman ketika beraktivitas untuk menghindari asap hingga anak-anak terkena berbagai macam penyakit.
Halaman Selanjutnya....