Bupati Ipuk Paparkan Sukses Digitalisasi Bansos Banyuwangi di Kemendagri

Doc: Antara

Ket. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani saat memaparkan strategi pelaksanaan piloting Digitalisasi Bansos di hadapan para kepala daerah di Kementerian Dalam Negeri. Selasa (3/2).

Banyuwangi - Bupati Banyuwangi, Jawa Timur, Ipuk Fiestiandani memaparkan cara sukses pelaksanaan piloting Digitalisasi Bantuan Sosial di hadapan para kepala daerah di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, pada Selasa (3/2).

Dalam keterangan tertulis diterima di Banyuwangi,  Ipuk mengupas tentang kendala dan tantangan hingga solusi yang dilakukan oleh Pemkab Banyuwangi, Jawa Timur, selama pelaksanaan uji coba pendaftaran bansos berbasis digital.

"Di Banyuwangi tidak semua daerah terjangkau sinyal, di kawasan perkebunan tak ada sinyal dan bahkan penerima bantuan juga tak semuanya punya handphone," katanya.

Mengatasi kendala itu, Ipuk menyampaikan mengerahkan berbagai elemen untuk turun menjadi pendamping dalam pendataan tersebut dan mereka jemput bola untuk mendata setiap warga yang menjadi sasaran bantuan sosial.

Mereka terdiri dari ASN, staf desa/ kelurahan, kader dasa wisma, pilar sosial hingga tokoh agama dan lebih dari empat ribu orang yang terlibat.

"Tidak ada anggaran khusus yang dialokasikan, semuanya bergerak secara sukarela. Tentu saja awalnya kami memberikan pemahaman yang utuh tentang pentingnya digitalisasi bansos ini," kata Ipuk di hadapan para kepala daerah provinsi maupun kabupaten/kota.

Ia menyampaikan proses pendataan warga dalam bansos digital itu membutuhkan perangkat digital untuk melakukan autentifikasi data dan mengandaikan adanya perangkat dan sinyal seluler yang memadai.

Untuk di tempat yang sulit sinyal, kata Ipuk, warga diminta untuk datang ke kantor desa, dan mereka dibantu untuk melakukan pendataan.

"Kami jadwalkan antar desa, sehingga sinyal bisa dibagikan dengan teratur," kata  Ipuk.

Digitalisasi Bantuan Sosial yang dicanangkan pemerintah pusat bakal diperluas di 41 kabupaten/kota se-Indonesia.

Sebelumnya, para kepala daerah juga mendapatkan pemaparan tentang Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital tersebut dari sejumlah pejabat tinggi, di antaranya dari Kepala Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Kepala Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri PAN-RB Rini Widyantini, dan Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk.