BUMN dan BLU Kontributor Utama Capaian PNBP per Agustus Lalu

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) per 31 Agustus 2024 mencapai Rp383,8 triliun, dengan kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Layanan Umum (BLU) menjadi kontributor utama.

Realisasi itu setara dengan 78 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, atau meningkat dari Juli 2024 yang sebesar Rp338 triliun.

"Capaian ini utamanya disumbang peningkatan kinerja BUMN dan satker Badan Layanan Umum (BLU)," kata Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa (24/9).

Wamenkeu yang akrab disapa Tommy itu merinci, capaian PNBP berasal dari penerimaan sumber daya alam (SDA) migas sebesar Rp73,1 triliun dan SDA nonmigas Rp78,4 triliun.

Penerimaan SDA migas terkontraksi 5,1 persen (year-on-year/yoy) dipengaruhi penurunan harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan lifting minyak bumi akibat tertundanya onstream. Faktor lain yang juga mempengaruhi yaitu penyusutan produksi alamiah sumur migas yang tinggi, sejalan dengan fasilitas produksi migas utama yang telah menua.

Realisasi SDA nonmigas juga mengalami kontraksi, yakni sebesar 19,5 persen yoy akibat moderasi harga batu bara, sehingga royalti batu bara berkurang 29,2 persen.

Kemudian, penerimaan dari BLU tercatat sebesar Rp64,2 triliun, tumbuh 18,8 persen yoy terutama berasal dari pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya, pelayanan rumah sakit, dan pendapatan pengelolaan dana BLU. Sementara pendapatan BLU Pengelola Dana, khususnya pendapatan pungutan ekspor sawit, mengalami perlambatan 14,3 persen yoy.

Selanjutnya, pendapatan negara yang berasal dari kekayaan negara dipisahkan (KND) tercatat sebesar Rp70,3 triliun, meningkat 7,4 persen.

"Realisasi pertumbuhan KND sebesar 7,4 persen, kontributor utamanya berasal dari pembayaran dividen bank-bank Himbara untuk tahun buku 2023," ujar Tommy.

Adapun realisasi PNBP lainnya tercatat mencapai Rp97,9 triliun, terkontraksi 10,4 persen yoy akibat penurunan pendapatan hasil tambah. Penurunan ini disebut sejalan dengan moderasi harga batu bara. Penerimaan PNBP kementerian/lembaga (K/L) juga menurun lantaran tidak berulangnya pendapatan Kejaksaan dan Kominfo.

Sementara itu, lanjut Tommy, penerimaan pajak hingga Agustus 2024 tercatat sebesar Rp1.196,54 triliun atau 60,16 persen dari target APBN 2024. Realisasi ini berasal dari pajak penghasilan (PPh) nonmigas sebesar Rp665,52 triliun atau 62,58 persen, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) sebesar Rp470,81 triliun atau 58,03 persen, pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak lainnya Rp15,76 triliun, serta PPh migas sebesar Rp44,45 triliun.

Tommy menjelaskan penerimaan bruto PPN dan PPnBM mencatat kinerja positif sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang terjaga. Sedangkan penerimaan bruto PBB dan pajak lainnya tumbuh karena kecepatan pemindahbukuan PBB migas.

"Memang terdapat penerimaan bruto kelompok pajak yang mengalami kontraksi, PPH nonmigas terkontraksi 2,46 persen akibat pelemahan harga komoditas tahun lalu yang menyebabkan profitabilitasnya pada 2023 menurun, terutama pada sektor terkait komoditas. PPH migas terkontraksi akibat penurunan lifting minyak bumi," kata Tommy pula.