BP Haji Akan Naik Status Jadi Kementerian, Prabowo Siapkan Regulasi Jelang Musim Haji 2026

JAKARTA - Badan Pengelola Haji Indonesia (BP Haji) akan diubah menjadi kementerian penuh menyusul arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Pengumuman tersebut disampaikan oleh seorang pejabat senior BP Haji pada Kamis, menandai reformasi besar dalam pengelolaan ibadah haji Indonesia.

Selama ini, penyelenggaraan haji ditangani oleh Kementerian Agama, meski Indonesia secara konsisten mengirim jemaah terbanyak di dunia ke Arab Saudi. Jumlah jemaah haji Indonesia pada musim terakhir tercatat lebih dari 220.000 orang, menjadikan pengelolaan haji sebagai salah satu operasi logistik terbesar dalam pelayanan publik nasional.

Menurut Ichsan Marsha, penasihat senior di BP Haji, Presiden Prabowo akan membentuk Kementerian Haji sebagai lembaga tersendiri yang memiliki otoritas penuh untuk mengelola ibadah haji mulai musim haji tahun depan.
“Pak Presiden akan menaikkan status BP Haji menjadi kementerian, yang diberi wewenang penuh untuk mengelola haji Indonesia mulai tahun depan,” kata Ichsan kepada Beritasatu TV. “Ini adalah aspirasi beliau sejak lama, bahkan sebelum menjabat sebagai presiden.”

Ichsan juga mengungkapkan bahwa Kementerian Hukum dan HAM sedang menyusun peraturan baru yang akan menjadi dasar hukum pembentukan Kementerian Haji.
“Kami sepenuhnya siap untuk mengambil tanggung jawab penuh sebagai penyelenggara tunggal ibadah haji di Indonesia, insyaallah,” ujar Ichsan.

Langkah ini diambil di tengah meningkatnya tekanan terhadap sistem pengelolaan haji di Tanah Air. Dengan jumlah pendaftar haji yang mencapai sekitar 5,4 juta orang, dan kuota tahunan rata-rata sebesar 200.000 jemaah, masa tunggu ibadah haji di Indonesia kini mencapai lebih dari 25 tahun.

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia dituntut memiliki sistem haji yang lebih profesional, transparan, dan berdedikasi penuh. Pembentukan Kementerian Haji diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, serta pelayanan kepada jemaah dari masa pendaftaran hingga kepulangan ke Tanah Air.

Transformasi BP Haji menjadi kementerian juga mencerminkan komitmen pemerintahan Prabowo untuk membenahi birokrasi pelayanan umat sekaligus merespons kebutuhan strategis Indonesia dalam diplomasi dan pengelolaan kuota haji global di masa mendatang.