Bekasi Tak Lagi Salurkan BLT
Penyaluran bantuan langsung tunai tahun 2024 kepada warga penerima manfaat di Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.
Foto: ANTARA/Pradita Kurniawan SyahBEKASI - Nasib tidak baik menimpa warga Bekasi. Sebab mulai tahun depan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Jawa Barat, meniadakan program penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) bagi keluarga penerima manfaat. Pemkab menggantinya dengan bantuan pelatihan keterampilan.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi Hasan Basri menjelaskan bahwa Pemkab Bekasi tidak mengalokasikan anggaran untuk program penyaluran BLT dalam postur pembiayaan APBD tahun 2025. “Untuk tahun depan kami tidak mengalokasikan kembali anggaran untuk BLT. Sebagai pengganti, pemerintah akan fokus memberi bantuan dalam bentuk pelatihan keterampilan serta perbaikan rumah tidak layak huni,” katanya di Cikarang, Sabtu.
Ia mengatakan keputusan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah pemkab untuk mendorong masyarakat agar lebih mandiri sehingga tidak bergantung pada bantuan sosial berupa uang tunai yang selama ini disalurkan. Menurutnya, program bantuan dalam bentuk pelatihan keterampilan serta perbaikan rumah tidak layak huni diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu yang panjang. Kegiatan tersebut sekaligus mengurangi ketergantungan warga pada bantuan sosial.
“Pemerintah ke depan tidak memberikan bantuan tunai. Namun, akan memberikan bantuan keterampilan serta bantuan perbaikan melalui program bedah rumah,” ucapnya. Hasan menegaskan,telah bersinergi dengan sejumlah perangkat daerah terkait. Mereka dikoordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi hingga menghasilkan keputusan meniadakan program BLT tahun 2025.
Hasan Basri mengemukakan bahwa pada tahun ini pemerintah daerah telah menyalurkan bantuan langsung tunai senilai 1,66 miliar. Dana bersumber dari APBD Murni 2024 serta 664 juta melalui pembiayaan APBD Perubahan 2024.
Dalam APBD Murni 2024 pemkab telah menyalurkan bantuan kepada 1.107 keluarga penerima manfaat dengan nilai bantuan masing-masing sebesar 1,5 juta. Sedangkan dalam APBD Perubahan senilai 600.000 per kepala keluarga.
Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bekasi Daryono mengatakan bahwa pada tahun 2023 jumlah penerima manfaat program BLT mencapai 1.144 kepala keluarga, namun tahun ini berkurang menjadi 1.107 kepala keluarga. “Penurunan jumlah penerima tahun ini karena ada keluarga yang meninggal dunia dan beberapa keluarga sudah berstatus terbebas dari kategori miskin ekstrem, “ ujarnya.
Bantuan sudah sesuai jadwal kecuali saat APBD Perubahan yang sempat tertunda akibat bertepatan momentum Pilkada Serentak 2024. Per 17 Desember lalu sudah didistribusikan kepada 1.107 keluarga dengan nominal 600.000 per kepala keluarga.
Pengamanan Nataru
Sementara itu, Kepolisian Resor Metro Bekasi meningkatkan pengamanan objek wisata selama periode libur akhir tahun demi memastikan kenyamanan masyarakat sekaligus menjaga kondusif wilayah.
Kapolres Metro Bekasi Komisaris Besar Pol Twedi Aditya Bennyahdi menegaskan komitmen petugas untuk menjaga keamanan objek wisata serta memastikan tempat-tempat wisata aman dan layak dikunjungi selama periode liburan akhir tahun ini.
“Pengamanan di objek wisata ini sangat penting untuk menciptakan suasana yang kondusif selama liburan pengujung tahun,” katanya di Cikarang, Sabtu.
Twedy menuturkan, upaya meningkatkan pengamanan dilakukan dengan menempatkan personel di seluruh objek wisata serta melakukan pengecekan berkala untuk memastikan kesiagaan petugas. Kepolisian dibantu pengelola keamanan setempat juga mencegah terjadi kecelakaan yang dapat menimbulkan korban jiwa. wid/Ant/G-1
Berita Trending
Berita Terkini
- Rumania dan Bulgaria Gabung dalam Zona Schengen
- Janji Tidak Impor Beras Semoga Bukan Hanya Wacana Politik
- Bapanas: Presiden Setujui Bantuan Beras 10 Kg Disalurkan Selama 6 Bulan di 2025
- Saatnya Perkuat Kolaborasi untuk Wujudkan Perdamaian, Sekjen PBB Serukan Persatuan Hadapi Krisis Dunia di 2025
- Kalah di Beberapa Daerah pada Pilkada 2024, Golkar Akan Evaluasi Kinerja Partai