Atasi Krisis Utang AS, Biden Batal ke Australia dan Papua Nugini

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden tidak akan melakukan perjalanan ke Papua Nugini dan Australia akhir bulan ini seperti direncanakan semula karena kebuntuan dalam negosiasi dengan para pemimpin kongres untuk mengatasi krisis plafon utang, Gedung Putih mengumumkan Selasa (16/5).

Biden masih akan pergi ke Hiroshima, Jepang pada perjalanan pertama, untuk berpartisipasi dalam KTT Kelompok Tujuh (G7) selama tiga hari mulai Jumat (19/5).

Dia akan kembali ke Washington setelah KTT selesai "untuk pertemuan dengan para pemimpin kongres guna memastikan bahwa kongres mengambil tindakan pada tenggat waktu untuk mencegah gagal bayar," kata Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre dalam sebuah pernyataan.

Biden akan menjadi Presiden AS pertama yang mengunjungi negara pulau Pasifik Papua Nugini, diikuti dengan perjalanan ke Sydney untuk pertemuan puncak para pemimpin Quad, yang meliputi Amerika Serikat, Jepang, India, dan Australia.

Dalam panggilan telepon dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese pada pagi hari, Biden memberi tahu Albanese bahwa dia menunda kunjungan ke Australia dan mengundang Albanese untuk kunjungan kenegaraan resmi ke Amerika Serikat "pada waktu yang akan disepakati oleh tim," kata Jean-Pierre.

Dia mengatakan tim Biden juga "berhubungan dengan" tim Perdana Menteri Papua Nugini James Marape "untuk memberi tahu mereka juga."

Sebelum pengumuman resmi, berita tentang pemendekan perjalanan dilaporkan oleh berbagai media, mengutip orang-orang yang mengetahui masalah tersebut. Keputusan itu diambil saat Biden bertemu dengan para pemimpin kongres dari Partai Demokrat dan Republik di Kantor Oval mengenai masalah pagu utang.

Menteri Keuangan Janet Yellen menegaskan kembali pada Senin (15/5) bahwa AS dapat gagal membayar kewajiban utangnya segera setelah 1 Juni jika pertarungan partisan berlarut-larut tanpa penyelesaian.

Biden akan berangkat dari Washington pada Rabu, singgah di Anchorage, Alaska, sebelum tiba di Jepang pada Kamis (18/5), menurut pedoman perjalanan yang diumumkan sebelumnya oleh Gedung Putih.