Asean dan Tiongkok Siap Mengadopsi Panduan Tata Perilaku di LTS pada 2026

BANGKOK - Menteri Pertahanan Vietnam,Phan Van Giang mengatakan Panduan Tata Perilaku Laut Tiongkok Selatan yang telah dirundingkan selama lebih dari dua dekade antara negara-negara anggota Asean (Association of Southeast Asian Nations)  dan Tiongkok kemungkinan akan disahkan pada akhir 2025 atau awal 2026.

“Saya yakin kita akan mengadopsi Panduan Tata Perilaku untuk Laut Timur, atau yang dikenal juga sebagai Laut Tiongkok Selatan, pada akhir 2025 atau awal 2026,” kata Phan saat berbicara dalam forum Dialog Shangri-La ke-22 di Singapura, Sabtu (31/5).

Dikutip dari Antara, menurut Phan, setiap negara anggota Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (Asean), baik yang memiliki garis pantai maupun yang tidak, perlu meninjau dan mempelajari rancangan panduan tata perilaku tersebut secara menyeluruh, kendati peninjauan itu membutuhkan waktu.

“Semakin banyak waktu yang diinvestasikan untuk mengkaji dan menyelaraskan dokumen seperti ini, maka hasilnya akan semakin efektif,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Filipina Enrique Manalo pada April lalu juga menegaskan bahwa negara-negara Asean -- Thailand, Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei, Singapura, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Myanmar -- bersama Tiongkok telah memiliki komitmen politik untuk mengadopsi panduan tata perilaku tersebut sebelum 2026.

Phan menekankan bahwa keberadaan panduan tata perilaku itu akan mempermudah Asean dan Tiongkok dalam menyelesaikan perselisihan di Laut Tiongkok Selatan secara langsung dan damai.

“Kita perlu segera mengadopsi mekanisme ini karena akan jauh lebih efektif dalam meredam konflik dibandingkan dengan kondisi sekarang,” jelasnya, seraya menyebut bahwa panduan tata perilaku ini merupakan hasil konsensus bersama yang memerlukan kontribusi dari seluruh anggota Asean dan Tiongkok.

Panduan Tata Perilaku Laut Tiongkok Selatan dirancang sebagai mekanisme hukum untuk menyelesaikan konflik yang melibatkan kapal militer maupun sipil antara negara-negara Asean dan Tiongkok.

Saat ini, Tiongkok mengeklaim sebagian besar wilayah laut tersebut. Sementara tiga anggota Asean -- Filipina, Vietnam, dan Malaysia -- juga memiliki klaim yang tumpang tindih dengan klaim Tiongkok.

Lintas Kawasan

Sebelumnya, di tengah berbagai tantangan global yang semakin meningkat, Tiongkok, Asean dan negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah menapaki jalan inovatif dalam kerja sama lintas kawasan.

Pada KTT perdana Asean-China-GCC yang berlangsung pada pekan lalu, Perdana Menteri Tiongkok, Li Qiang, menyerukan kepada ketiga pihak untuk menetapkan tolok ukur global dalam hal keterbukaan, kerja sama pembangunan, dan integrasi antarperadaban.

Dalam pertemuan tiga pihak tersebut, Li mendesak semua pihak untuk bekerja sama membangun model kerja sama dan pembangunan global dalam tiga aspek, yaitu menciptakan model keterbukaan lintas kawasan, membentuk model kerja sama untuk tahap-tahap pembangunan yang berbeda, dan mendorong model integrasi antarperadaban