Alihkan Subsidi Energi yang Tidak Tepat Sasaran untuk Pengembangan EBT

JAKARTA - Krisis energi global harus menjadi momentum untuk lebih serius mengembangkan energi baru terbarukan (EBT) di dalam negeri sebagi substitusi energi fosil. Krisis juga saat yang tepat membenahi kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) agar mencapai sasaran sehingga mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

 Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan, pengembangan mobil listrik hingga pembangkit energi industri seharusnya sudah mulai dipikirkan dari EBT. “Teknologi panel surya seharusnya bisa mempunyai peran penting dalam suplai energi ke industri dan juga dari pembangkit listrik. Begitu juga mobil listrik harus digerakkan oleh sumber energi yang bersih,” kata Nailul.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa menyayangkan kesadaran banyak pihak akan pentingnya EBT terjadi di saat dalam kondisi terdesak. Dalam kondisi panik seperti saat ini sebagai akibat konflik yang terjadi antara Israel-AS dengan Iran, berbagai pihak menggembar-gemborkan akan pentingnya transisi energi dari fosil ke EBT, yang progresnya tidak mengalami kemajuan signifikan, bahkan terkesan stagnan.

Menurutnya, perang di Timur Tengah bukan hanya sekadar panggung yang memprtontonkan teknologi persenjataan mutakhir, tetapi juga menyibak ketahanan energi negara-negara importir energi seperti Indonesia yang dinilai sangat rentan. Kerentanan itu berasal dari struktur energi yang 85 persen didominasi oleh energi fossil. 

Guna mengatasi kerentanan itu, maka perlu melakukan diversifikasi sumber energi dan asalnya. Senada dengan Nailul dan Fabby, Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno menegaskan pentingnya pengalihan anggaran subsidi yang tidak tepat sasaran ke sektor yang lebih produktif, termasuk pengembangan EBT.

Langkah tersebut bukan hanya penting untuk menjaga keberlanjutan fiskal, tetapi juga untuk memastikan Indonesia memiliki fondasi energi yang lebih mandiri di masa depan. Menurutnya, lonjakan harga minyak global akan berdampak pada meningkatnya beban subsidi energi dan mempersempit ruang fiskal. 

“Kita perlu bergegas untuk melakukan pembenahan subsidi energi agar tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan,” kata Eddy, dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis (26/3). Pembenahan subsidi energi merupakan prioritas penting yang tidak boleh ditunda lagi. Sebab itu, penting untuk mempersiapkan desain kebijakan energi untuk jangka panjang.

“Membenahi subsidi energi adalah jalan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat yang paling membutuhkan dan meminimalisir segala potensi subsidi salah sasaran ketika subsidi justru diterima oleh mereka yang mampu,” paparnya. “Subsidi energi harus menjadi instrumen yang tepat sasaran dan sangat bisa dialihkan untuk pengembangan energi terbarukan untuk menjamin keandalan energi nasional ke depan sesuai visi Presiden Prabowo untuk wujudkan ketahanan energi,” tutur Eddy.

Masalah Distribusi

Pada kesempatan terpisah, pakar energi dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Fahmi Radhi, menilai pembenahan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG yang tepat sasaran berpotensi menghemat anggaran negara 90-120 triliun rupiah per tahun. Langkah itu jauh lebih efektif dibanding kebijakan lain seperti Work From Home (WFH) yang dampak penghematannya terbatas.

Fahmi menjelaskan, selama ini persoalan utama subsidi energi terletak pada distribusi yang tidak tepat sasaran. Berdasarkan perhitungannya, nilai subsidi yang salah sasaran saat ini bisa mencapai sekitar 120 triliun rupiah, meningkat dari estimasi sebelumnya sebesar 90 triliun rupiah. Menurutnya, jika subsidi benar-benar diarahkan hanya kepada kelompok yang berhak, maka dana tersebut dapat dihemat dan dialihkan untuk memperkuat APBN.

Kebijakan efisiensi itu juga diniali tidak akan berdampak signifikan terhadap inflasi karena kenaikan harga hanya akan dirasakan oleh pemilik kendaraan pribadi yang mampu membeli BBM non-subsidi.

 Fahmi pun mengusulkan skema sederhana dalam implementasinya, yakni membatasi penerima subsidi hanya untuk sepeda motor serta kendaraan angkutan umum dan logistik. Sementara itu, kendaraan pribadi diarahkan menggunakan BBM non-subsidi agar distribusi subsidi lebih adil dan mudah diawasi di lapangan.

Di kesempatan lain, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, masalahnya bukan tepat sasaran tegapi saat ini masyarakat butuh harga BBM dan liquified petroleum gas (LPG) yang stabil. Kalau pemerintah memaksakan pembatasan subsidi energi maka kasus antrian panjang LPG 3 kilo gram (kg) tahun 2025 lalu bisa terulang. Ada risiko di masa transisi terjadi penimbunan dalam jumlah besar. “Ini bisa memicu kemarahan publik dan inflasi yang berbahaya,”tegas Bhima