Perkuat Tata Kelola, Bapanas Terapkan Moratorium Izin Beras Fortifikasi

JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menerapkan moratorium izin edar beras fortifikasi sebagai langkah memperkuat tata kelola produk, sekaligus mendorong verifikasi kernel untuk memastikan mutu dan perlindungan konsumen.

"Bapanas telah memberlakukan moratorium atau penghentian sementara penerbitan izin edar PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan) untuk beras fortifikasi," kata Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas, Andriko Noto Susanto, di Jakarta, Selasa (03/11).

Dia menyampaikan peredaran beras dengan klaim fortifikasi terus dibenahi pemerintah.

Selain melalui penindakan tegas terhadap temuan 25 merek beras fortifikasi yang diduga melakukan pelanggaran, Bapanas juga sedang menjajaki adanya otoritas pemerintah yang bertanggung jawab dalam melakukan verifikasi terhadap kernel fortifikan.

Dia menyampaikan Bapanas bertanggung jawab membina Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) dalam proses verifikasi dan penerbitan izin edar PSAT termasuk untuk produk beras dengan klaim fortifikasi.

Namun, penerbitan izin edar PSAT bagi beras fortifikasi saat itu dihentikan sementara melalui kebijakan moratorium sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola dan pengawasan produk tersebut.

Andriko menyampaikan langkah tersebut dilakukan setelah ditemukan 25 dari 27 merek dagang beras fortifikasi tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Karena sebagian besar pelaku usaha belum memenuhi ketentuan, Bapanas mengeluarkan surat moratorium izin edar hingga tata kelola beras fortifikasi diperkuat, termasuk memastikan pelaku usaha memenuhi standar yang berlaku.

Adapun salah satu hal yang ingin diperkuat adalah jaminan terhadap kernel fortifikan yang digunakan para produsen beras fortifikasi. Bapanas masih terus melakukan koordinasi bersama Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

"Kami melakukan koordinasi dengan BPOM dan Kemenperin terkait dengan otoritas yang memverifikasi kernel," jelasnya.

Menurutnya, dalam temuan beras fortifikasi yang dilaporkan Bapanas ke Polri juga termasuk dugaan pelanggaran kandungan nilai gizi yang tidak sesuai dengan klaim produsen. Adapun vitamin dan zat mikro gizi dalam beras fortifikasi ada di kernel fortifikan yang dicampur ke dalam kernel beras yang biasa.

"Nah kami berpikir kalau kernel ada otoritas yang memverifikasi, misalnya BPOM atau Kemenperin, itulah dasar bahwa beras fortifikasi yang menggunakan kernel dari perusahaan yang sudah terverifikasi. Itu hasilnya akan baik," katanya lagi.

Sebelumnya, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan pemerintah melalui Bapanas telah menerapkan moratorium izin edar PSAT beras fortifikasi. Hal itu demi melindungi masyarakat sebagai konsumen.

"Untuk beras fortifikasi, kami sudah ambil langkah moratorium. Ini tidak boleh lagi terjadi. Perintah Bapak Presiden Prabowo, mafia dan koruptor harus dibersihkan dari Republik Indonesia," tegas Amran.

Sebelumnya Bapanas bersama Satgas Pangan Polri, dan Kementerian Pertanian mengungkap dugaan kecurangan beras fortifikasi. Terdapat temuan 25 merek beras fortifikasi yang melanggar administrasi, nilai gizi, dan mutu.

Dari 25 merek beras fortifikasi yang bermasalah tersebut dimiliki 11 produsen. Dua produsen dengan sembilan merek dipastikan telah masuk penyidikan Satgas Pangan Polri.