Kolaborasi Dinamis dan Produktif Kelola Sampah Jakarta

Sumber sampah DKI Jakarta terbesar dari pemukiman (rumah tangga) 57%; fasilitas publik 16%; pasar tradisional 14%; perniagaan 8% dan; kawasan industri 5%. Dominasi sampah itu berasal dari rumah tangga sehingga peran masyarakat sangat penting. 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat agar keluar dari kutukan praktek open dumping. Akibat terjadinya kasus sampah longsor di TPST Bantargebang menelan 8 nyawa manusia, maka Pemprov DKI Jakarta mengambil langkah cepat, pertama, pembatasan pengiriman sampah ke Bantargebang dari 1.300 rit menjadi 760 rit.

Menurut informasi per 19 September 2026 sampah Jakarta yang dibuang ke TPST Bantargebang sekitar 5.300 ton/hari. Artinya, ada pengurangan cukup signifikan. Pemprov DKI Jakarta menargetkan pengurangannya hingga 50% atau setara dengan 4.000 ton/hari. 

Jakarta punya beberapa persoalan. Pembatasan pengirim sampah ke TPST Bantargebang ternyata muncul masalah tersendiri. Sampah menumpuk di sejumlah titik, di antaranya di TPS Waduk Cincin Papanggo, Rusunawa Tambora, Pasar Induk Kramajati, pesisir Muara Angke, RTH Penjaringan, TPS Waduk Pluit, dekat stasiun Pasar Minggu, TPST Rawajati, dan lainnya. Juga sejumlah TPS liar merupakan sampah Horeka, mall, Gedung perkatoran di Jakarta. 

Informasi pada 25 Oktober 2026 yang diperoleh dari beberapa sopir pengangkut sampah, banyak sampah menumpuk di depo-depo, penampungan sementara, karena pembatasan pembuangan sampah, biasanya tiap hari, dirubah seminggu 2-3 kali. 

Pada 1 Agustus 2026 stop open dumping. Pemprov DKI Jakarta akan meninggalkan praktik open dumping bertransformasi menuju metode yang lebih maju, bisa controlled landfill atau metode lain. Sampah yang dibuang ke TPST Bantargebang hanya residu. Upaya ini menjadi pertanyaan pemulung dan pelapak Bantargebang?

Pemprov DKI mendorong akselarasi pemilahan sampah dari sumber, kemudian membangun sejumlah infrastruktur dan teknologi untuk pengolahan sampah di sumber, seperti Pembangunan TPS3R yang dilengkap teknologi.

Pemprov DKI Jakarta akan mempersiapakan infrastruktur pemilahan sampah. Penyediaan empat tong sampah terpilah; Tong Sampah Organik, Tong Sampah Anorganik, Tong Sampah Residu, Tong Sampah B3 Rumah Tangga. Juga fasilitasi teknologi, sarana prasarana dan anggaran operasional. Guna mendukung menguatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. 

Pemprov DKI Jakarta harus mengakomodasi semua elemen masyarakat sebagai upaya kolaborasi yang dinamis dan konsktruktif dalam menyelesaikan persoalan sampah dari sumber hingga TPST Bantargebang. Jakarta mampu berubah lebih baik dalam mengelola sampah ke depan dan menjaga keberlanjutan lingkungan, kesehatan dan ruang yang sehat bagi warganya.