Opini: Menimbang Biaya Prabowonomics dalam Dua Tahun Kepemimpinan Prabowo

Program tersebut dinilai menciptakan persaingan dalam rantai pasok makanan. Anggaran besar yang dialokasikan untuk pengadaan makanan dapat meningkatkan persaingan antara penyedia program, pedagang di pasar tradisional, dan konsumen rumah tangga.

Akibatnya, masyarakat menghadapi kenaikan harga berbagai kebutuhan sehari-hari, mulai dari beras, daging ayam, telur, hingga sayuran.

Kebijakan fiskal yang menekan masyarakat

Untuk membiayai program-program populis seperti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), pemerintah dinilai perlu meningkatkan penerimaan pajak. Namun, upaya tersebut tidak mudah dilakukan.

Sekitar 82 persen masyarakat yang disurvei CELIOS menilai pajak dan pungutan yang berlaku saat ini sudah terlalu tinggi. Perubahan aturan pajak penghasilan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga menambah tekanan terhadap para pelaku usaha kecil.

Di sisi lain, penegakan hukum perpajakan dinilai berpotensi berlangsung secara selektif, bahkan diskriminatif.

Sejumlah konglomerat besar menghadapi pemeriksaan, termasuk CEO Djarum Victor Hartono. Sementara itu, pihak lain dinilai memperoleh perlindungan pemerintah atau berkontribusi melalui instrumen tertentu, seperti Patriot Bond.

Situasi tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa pajak dapat digunakan sebagai alat untuk melemahkan pesaing bisnis atau lawan politik, alih-alih diterapkan secara adil dan konsisten.

Prabowo juga menerapkan kebijakan penghematan anggaran dengan alasan meningkatkan efisiensi belanja dan mengurangi korupsi. Salah satu dampaknya adalah pengurangan dukungan keuangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Transfer ke Daerah (TKD) diproyeksikan turun dari 24,49 persen dalam proyeksi belanja negara 2025 menjadi 17,17 persen dalam anggaran 2026.

Kebijakan tersebut dinilai membebani keuangan pemerintah daerah. Sejumlah aparatur sipil negara di beberapa wilayah bahkan melakukan protes terkait kebijakan tersebut, sementara penolakan masyarakat terhadap kenaikan pajak daerah juga meningkat.

Pemangkasan anggaran turut menyentuh pemerintahan desa. Pembangunan desa berisiko terganggu ketika Dana Desa digunakan untuk membayar pinjaman yang diambil Koperasi Merah Putih dari bank-bank milik negara.

Program koperasi tersebut juga menuai kritik terkait pelaksanaannya, termasuk belum adanya proyek percontohan yang memadai serta keterlibatan militer dalam pembangunan dan perekrutan tenaga kerja.