Opini: Menimbang Biaya Prabowonomics dalam Dua Tahun Kepemimpinan Prabowo

MELBOURNE - Presiden Prabowo Subianto menandai dua tahun masa pemerintahannya pada 20 Oktober 2026 di tengah meningkatnya ketidakpuasan masyarakat. Kritik tidak hanya tertuju pada penanganan kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatra, yang menyebabkan jutaan orang di Indonesia dan negara-negara sekitarnya terdampak kabut asap, tetapi juga pada kondisi perekonomian nasional dan arah kebijakan pemerintah.

Survei terbaru Center for Economic and Law Studies (CELIOS) menemukan bahwa 75 persen masyarakat Indonesia merasa tertekan oleh kebijakan pemerintah. Sebagian besar tekanan tersebut berkaitan dengan persoalan ekonomi, yang disebut oleh 53 persen responden.

Tanda-tanda peringatan semakin sulit diabaikan. Nilai tukar rupiah menembus  18.000 rupiah per dolar AS, mencapai titik terendah dalam sejarah. Sementara itu, pasar saham Indonesia mengalami penurunan paling tajam sejak Krisis Keuangan Asia 1997.

Kondisi tersebut terjadi ketika perekonomian Indonesia masih mencatat pertumbuhan lebih dari 5 persen.

Lantas, apa yang sebenarnya salah?

Ambisi Prabowo untuk mencapai pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sebesar 8 persen dinilai terlalu tidak realistis dan berisiko.

Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira Adhinegara, dalam kolom oponi di web resmi CELIOS mencatat, target pertumbuhan yang semula menjadi tolok ukur kinerja ekonomi kini berisiko berubah menjadi slogan politik yang semakin jauh dari pengalaman sehari-hari masyarakat.

Data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) juga dipertanyakan karena dinilai berpotensi tidak lagi mencerminkan kondisi ekonomi yang sesungguhnya.

Sebagai contoh, pada kuartal II 2025, sektor manufaktur dilaporkan tumbuh 5,68 persen. Namun, indeks manajer pembelian atau Purchasing Managers’ Index (PMI) justru mengalami kontraksi. Pada periode tersebut, tercatat sekitar 150.000 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Perbedaan antara data pertumbuhan dan kondisi di lapangan itu diduga berkaitan dengan pencatatan peralatan pertahanan impor sebagai bagian dari output manufaktur. Pemerintah juga dituding menghitung data kawasan industri secara ganda sehingga angka investasi terlihat lebih besar.

Di tengah perdebatan mengenai data ekonomi tersebut, rumah tangga Indonesia justru menghadapi peningkatan biaya hidup.

Dalam survei mengenai dua tahun pemerintahan Prabowo, CELIOS meminta responden menyebutkan tiga persoalan utama yang paling mereka khawatirkan.

Sebanyak 78 persen responden menyebut tingginya harga kebutuhan pokok sebagai persoalan paling mendesak. Berikutnya, 58 persen menyoroti lapangan kerja dan perlindungan pekerja, sedangkan 35 persen menilai penegakan hukum dan reformasi birokrasi sebagai masalah penting.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan Prabowo juga disebut berkontribusi terhadap kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok.

Program tersebut dinilai menciptakan persaingan dalam rantai pasok makanan. Anggaran besar yang dialokasikan untuk pengadaan makanan dapat meningkatkan persaingan antara penyedia program, pedagang di pasar tradisional, dan konsumen rumah tangga.