Dukungan Penguatan Pengembangan Pelabuhan Korido, Wujud Kolaborasi Penyusunan DED oleh Pemprov Papua bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

JAYAPURA – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan melalui Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Korido  berkolaborasi bersama Pemerintah Provinsi Papua dalam penyusunan Detail Engineering Design atau DED Pelabuhan Korido.

Pelaksanaan tersebut dilakukan dengan rapat kordinasi teknis lanjutan bersama Gubernur Papua, Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Korido, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi dan Kepala Baperida Papua serta Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan untuk penyusunan DED bagi fasilitas sisi laut yang meliputi perpanjang dermaga dan fasilitas sisi darat meliputi area walkway, gedung terminal, kantin, pagar dan area komersil di Gedung Negara Dok. V Jayapura 13-14 Oktober 2026.

Gubernur Papua, Fakhiri sampaikan bahwa kerja sama ini merupakan momentum bersejarah karena menjadi kolaborasi pertama di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dalam penyusunan DED pengembangan pelabuhan yaitu Pelabuhan Korido untuk memperkuat jalur disribusi logistik dan pergerakan angkutan laut di Papua khususnya di Supiori yang masuk wilayah 3TP.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Matius Wally sebagai Ketua Tim Teknis Penyusunan DED dari Pemerintah Provinsi Papua, menambahkan "sinergi dan kolaborasi ini merupakan langkah konkret dalam mewujudkan sinergitas layanan kepelabuhanan dan angkutan di perairan. Pemanfaatan teknologi operasional diharapkan mampu menghadirkan konektivitas layanan pelabuhan yang handal, terutama di wilayah yang selama ini sulit dijangkau," ungkap Wally.

Kepala Kantor UPP Korido Willem Thobias Fofid, katakan Pengembangan Pelabuhan Korido guna memperkuat layanan distribusi logistik dan kepelabuhanan di wilayah Terdepan, Terluar, Tertinggal, dan Perbatasan (3TP) melalui Pengembangan Jangka Pendek Pelabuhan Korido yang meliputi studi dan analisis fasilitas sisi laut yaitu perpanjangan dermaga oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Kepelabuhanan T.A 2027 dan fasiltas sisi darat yang meliputi area walkway, pagar, terminal penumpang, kantin dan area komersil untuk tahun anggaran 2026 melalui APBD Provinsi Papua.

Tambah Gubernur Fakhiri, karena dari pelabuhan yang produktif akan terbangun konektivitas yang hebat sehingga pertumbuhan ekonomi terus berkembangan dan berkelanjutan demi masa depan generasi mendatang melalui kemaritiman yang handal untuk Papua cerdas, sejahtera dan harmoni.

Tambah Willem melalui sinergi penyusunan dokumen DED ini sebagai dukungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk memperkuat persyaratan dalam pengembangan pelabuhan ke depannya dan merupakan jawaban atas tantangan keterbatasan infrastruktur di wilayah perbatasan.

Lebih lanjut, Willem berharap kolaborasi ini dapat terus berkelanjutan dan sinergi dalam penyusunan DED, kami terus berkomitmen untuk menghadirkan solusi teknologi yang inklusif, berkelanjutan, dan dapat menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan. 

“Semoga kolaborasi ini berjalan lancar dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara, optimistis penguatan kedaulatan data pergerakan kapal dan aktivitas pelabuhan akan semakin aman dan terintegrasi, sekaligus memperkuat aspek pengawasan serta keselamatan pelayaran di wilayah timur Indonesia,” pungkasnya.