Gelombang PHK di Jabar Mengkhawatirkan, Pemerintah Siapkan Intervensi Ekonomi
📅 Kamis, 15 Okt 2026, 06:10 WIB | Oleh: Marcellus Widiarto
Doc: Antara foto/HO-Pemprov Jabar
BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengintervensi dampak guncangan ekonomi terhadap daya beli masyarakat akibat gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menimpa 13.044 pekerja sepanjang Januari hingga September 2026.
Langkah perlindungan ekonomi tersebut dilakukan melalui percepatan pencairan bantalan finansial Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Hari Tua (JHT), sekaligus mengakselerasi reaktivasi produktivitas tenaga kerja guna menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga di kawasan industri Jawa Barat.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat I Gusti Agung Kim Fajar di Bandung, Rabu, menegaskan pemenuhan hak-hak keuangan dan klaim jaminan sosial para pekerja terdampak PHK menjadi prioritas utama untuk menahan penurunan tingkat kesejahteraan keluarga.
"Koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan turut dilakukan untuk mendukung akses pekerja terhadap manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Hari Tua (JHT) sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Kim.
Guna memulihkan putaran roda ekonomi buruh secara cepat, lanjut dia, Pemprov Jabar memangkas rantai birokrasi rekrutmen dan biaya perantara (calo) melalui integrasi ekosistem pasar kerja digital berbasis aplikasi "Nyari Gawe".
Hingga 9 Oktober 2026, aplikasi Nyari Gawe tercatat mengonsolidasikan 704.121 pencari kerja dengan 714 perusahaan, menyediakan 24.085 peluang kerja, serta sukses mengembalikan 1.209 tenaga kerja ke dalam sektor ekonomi formal.
Di samping itu, efisiensi penyerapan tenaga kerja diperluas melalui inovasi bursa kerja daring (live streaming) via akun TikTok resmi Gubernur Jawa Barat @dedimulyadiofficial.
Ia menjelaskan, dalam empat edisi bursa kerja daring hingga awal Oktober 2026, program ini berhasil menggaet 89 perusahaan dengan total ketersediaan 5.768 lowongan kerja siap isi.
Sebagai strategi mitigasi jangka panjang terhadap struktur dinamika industri, Disnakertrans Jabar mengarahkan pekerja terdampak PHK untuk masuk ke dalam ekosistem ekonomi kreatif dan manufaktur bernilai tambah tinggi.
Pemerintah menggelar pelatihan keterampilan berbasis kejuruan strategis—mulai dari teknisi otomotif, manufaktur, pengelasan, operator forklift, barista, hingga pembuat konten digital (digital content creator).
Lewat unit pelatihan keliling (Mobile Training Unit / MTU) dan program pendampingan kewirausahaan, para korban PHK didorong untuk bertransformasi dari pencari kerja menjadi pelaku usaha mandiri baru yang mampu menggerakkan ekonomi lokal.
Like, Share, Comment:
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!