Ogah Nunggu 2045, Pemprov Bali Suntik Mati Pembangkit Fosil dan Wajibkan PLTS

DENPASAR - Pemerintah Provinsi Bali meyakini target nol emisi karbon (net zero emission) di Pulau Dewata dapat tercapai lebih cepat pada tahun 2040. 

"Tidak perlu tahun 2045, menurut saya mungkin 2040 sudah bisa tercapai,” ucap Gubernur Bali Wayan Koster dalam Pekan Iklim Bali 2026 di Denpasar, Selasa (13/10).

Koster menyatakan keyakinan tersebut didasari oleh langkah progresif Pemprov Bali yang telah bersepakat dengan Kementerian ESDM dan PLN untuk menghentikan tambahan suplai listrik dari PLTU Paiton, Jatim, dan beralih sepenuhnya ke energi bersih.

Transisi kelistrikan di Bali nantinya akan dipenuhi melalui pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar gas sebesar 1.550 megawatt secara bertahap mulai tahun ini hingga 2031 serta masifnya pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya.

Pembangkit listrik berbahan bakar fosil seperti batu bara dan diesel dipastikan akan dihentikan secara bertahap dengan batas waktu paling lama lima tahun ke depan harus sudah berakhir.

"Kalau pembangkit listriknya terwujud 2031 dengan bahan bakar gas, PLTS-nya sekarang diberikan kuota oleh Pak Presiden 1.000 megawatt, maka semua energi di Bali ini berbahan bakar yang ramah lingkungan, PLTS dan gas," ujar Koster.

Percepatan transisi energi ini turut diperkuat melalui regulasi daerah yang mewajibkan penggunaan PLTS atap sebagai salah satu syarat mutlak untuk memperoleh persetujuan bangunan gedung (PBG).

Pemprov Bali bersama bupati dan wali kota telah sepakat bahwa perizinan untuk bangunan baru tidak akan diterbitkan apabila pemohon belum mengimplementasikan PLTS, kendaraan listrik, bebas dari plastik sekali pakai, serta pengelolaan sampah berbasis sumber.

Selain sektor kelistrikan, Gubernur Koster juga mendorong gerakan masif penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk mengurangi emisi secara drastis dalam waktu dekat.

"Dengan makin dikencangkan lagi penggunaan kendaraan listrik, maka 90 persen emisi dari batu bara dan minyak, itu akan lebih cepat berkurang," kata dia.

Dalam menjalankan kebijakan transformasi energi ini, Koster mengaku tidak gentar menghadapi berbagai tekanan maupun hambatan dari pihak-pihak yang kepentingannya terganggu.

"Syaratnya tahan di-bully memang, kalau di-bully memang bagian dari sesuatu yang harus dinikmati oleh pemimpin, jadi tidak apa-apa," ucapnya.

Atas optimisme tersebut, Komite Pengarah Koalisi Bali Emisi Nol Bersih Suzanty Sitorus menilai target pencapaian emisi nol bersih di Bali yang lebih cepat dari 2045 sangat rasional untuk diwujudkan.

Menurutnya, tingkat adopsi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di Indonesia saat ini sudah menyentuh angka 17 persen dari total penjualan kendaraan baru.

Capaian adopsi kendaraan listrik tersebut tercatat sudah lebih unggul dibandingkan Amerika Serikat, meskipun masih berada di bawah sejumlah negara tetangga di kawasan ASEAN.

Ia mengungkapkan terdapat dua faktor pemicu utama di Bali yang dapat membuat target percepatan emisi nol bersih tersebut lebih cepat tercapai.