Tercatat Luas Lahan Terdampak Karhutla Mencapai 27.202 Hektare

Banjarbaru - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan mencatat luas lahan terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di provinsi itu telah mencapai 27.202,97 hektare dengan 4.926 kejadian kebakaran selama periode 1 Januari hingga 14 Oktober 2026.

Kepala BPBD Provinsi Kalsel Ronny Eka Saputra di Banjarbaru, Rabu, mengatakan data tersebut merupakan hasil pemantauan dan rekapitulasi kejadian karhutla di 13 kabupaten/kota se-Kalsel hingga 14 Oktober 2026, yang menggambarkan sebaran kejadian dan luas lahan terdampak.

BPBD Kalsel juga mencatat 44.741 titik panas atau hotspot berdasarkan pemantauan satelit yang bersumber dari Sistem Pemantauan Karhutla (SIPONGI) Kementerian Kehutanan dengan dukungan citra satelit NASA-MODIS, NASA-SNPP, dan NASA-NOAA20.

“Kabupaten Banjar menjadi wilayah dengan jumlah kejadian karhutla tertinggi, yakni 1.116 kejadian dengan luas lahan terdampak 7.054,12 hektare,” ujarnya.

Kemudian Kota Banjarbaru menyusul dengan 919 kejadian dengan luas 3.343,03 hektare, Kabupaten Tanah Laut 731 kejadian dengan luas terdampak 3.551,98 hektare.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan 556 kejadian dengan luas terdampak 4.209,05 hektare, disusul Kabupaten Barito Kuala sebanyak 467 kejadian seluas 3.276,82 hektare dan Kabupaten Tapin dengan 356 kejadian yang berdampak pada 2.700,78 hektare lahan.

Kemudian Kabupaten Tanah Bumbu 232 kejadian dengan luas terdampak 725,85 hektare, Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 146 kejadian seluas 1.088,92 hektare, Kabupaten Balangan 144 kejadian seluas 582,86 hektare, serta Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebanyak 92 kejadian dengan luas terdampak 297,49 hektare.

Sementara itu, Kota Banjarmasin 69 kejadian dengan luas lahan terdampak 24,36 hektare, Kabupaten Kotabaru sebanyak 66 kejadian seluas 192,31 hektare, serta Kabupaten Tabalong mencatat 32 kejadian dengan luas terdampak 155,43 hektare.

BPBD Kalsel terus memantau perkembangan kejadian karhutla dan memperbarui data sebagai bahan evaluasi kondisi di setiap wilayah. Informasi mengenai jumlah kejadian, luas lahan terdampak, dan sebaran titik panas menjadi bahan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota serta instansi terkait dalam penanganan karhutla.

“Kami terus mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan, menjaga lingkungan, serta segera melaporkan indikasi kebakaran kepada petugas atau instansi terkait untuk mendukung upaya pencegahan dan pengendalian karhutla,” ujar Ronny.