HIPMI Dorong Konsolidasi BUMN Karya dengan Kemitraan Swasta

JAKARTA - Badan Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mendorong konsolidasi badan usaha milik negara karya memperkuat kemitraan dengan pengusaha swasta agar industri konstruksi nasional semakin sehat, kompetitif, dan berkelanjutan.

Sekretaris Jenderal BPP HIPMI Anthony Leong mengatakan pihaknya mendukung langkah pemerintah bersama Danantara dalam melakukan penyehatan dan konsolidasi BUMN Karya.

"Langkah tersebut penting untuk membangun perusahaan konstruksi negara yang lebih sehat, efisien, profesional, dan memiliki kemampuan keuangan yang kuat," kata Anthony terkonfirmasi di Jakarta, Senin, (5/1).

Menurutnya restrukturisasi BUMN Karya harus dilihat sebagai momentum untuk memperbaiki ekosistem industri konstruksi nasional secara menyeluruh, bukan sekadar menggabungkan sejumlah perusahaan.

“HIPMI mendukung penyehatan BUMN Karya. Indonesia membutuhkan BUMN konstruksi yang sehat dan kuat untuk mengerjakan proyek-proyek strategis," ujarnya.

Menurut Anthony, proses penyehatan tidak boleh berhenti pada merger atau perbaikan neraca, tetapi harus memberikan manfaat nyata bagi kontraktor swasta, pengusaha daerah, pemasok, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, serta seluruh rantai industri konstruksi.

Danantara saat ini tengah menjalankan penataan terhadap tujuh BUMN Karya, yakni PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT PP (Persero) Tbk, PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero).

Menurut Anthony, salah satu hal yang perlu mendapat perhatian selama proses penyehatan adalah keberlangsungan proyek dan kepastian pembayaran kepada vendor serta subkontraktor.

Bagi perusahaan besar, lanjut Anthony mengatakan keterlambatan pembayaran mungkin masih bisa dikelola. Tetapi bagi kontraktor daerah dan supplier kecil, keterlambatan beberapa bulan bisa langsung mengganggu modal kerja, pembayaran gaji, bahkan kelangsungan usahanya.

"Karena itu restrukturisasi harus sekaligus menjaga kesehatan seluruh rantai pasok,” katanya.

HIPMI juga mendorong agar konsolidasi BUMN Karya menciptakan pembagian peran yang semakin sehat antara BUMN dan perusahaan swasta nasional.

Anthony menilai BUMN dapat semakin fokus pada proyek strategis, kompleks, dan membutuhkan kemampuan pembiayaan maupun teknologi berskala besar.

Sementara itu, ruang bagi kontraktor swasta nasional dan pengusaha daerah perlu diperbesar, baik sebagai kontraktor utama pada proyek tertentu maupun melalui kemitraan dan rantai pasok.

“Jangan sampai BUMN yang semakin besar justru membuat ruang pengusaha nasional semakin kecil. BUMN yang sehat seharusnya menjadi lokomotif yang menarik lebih banyak perusahaan swasta masuk ke dalam rantai proyek, bukan berjalan sendiri,” tegas Anthony.

Menurutnya, belanja infrastruktur memiliki efek berganda yang besar terhadap ekonomi karena menggerakkan industri semen, baja, alat berat, transportasi, jasa engineering, konstruksi, hingga tenaga kerja di daerah.

Karena itu, semakin luas keterlibatan pengusaha nasional dan daerah, semakin besar pula manfaat ekonomi dari setiap proyek infrastruktur.