Kebijakan Fiskal Kerap Tidak Jelas dan Inkonsistensi
📅 Selasa, 22 Sep 2026, 03:15 WIB | Oleh: Tim Redaksi“Kalau fiskalnya tidak berkelanjutan, nanti bisa berdampak pertumbuhan ekonomi terhambat dan kepercayaan berkurang, sovereign rating turun sehingga capital inflow berbalik menjadi outflow, sehingga efeknya merambat kemana-mana.
Selain itu, hilangnya kepercayaan investor akan mengurangi daya saing investasi nasional. Pemulihan dari krisis fiskal dan krisis utang, kata dia, membutuhkan waktu yang sangat lama.
“Kita tidak akan dipercaya lagi oleh para investor mengurangi daya saing investasi juga dan untuk memulihkannya butuh waktu yang sangat lama. Jadi debt crisis itu sih yang kita hindari, krisis fiskal, debt crisis kita hindari,”pungkas Telisa.
Sementara itu, Guru Besar Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Aloysius Gunadi Brata, menilai penyusunan aturan main atau rulebook instrumen fiskal harus diarahkan untuk memperkuat kredibilitas kebijakan fiskal pemerintah.
Kredibilitas fiskal jelasnya tidak hanya dinilai dari selisih antara target pemerintah, seperti besaran defisit fiskal, dan realisasinya. Kredibilitas juga ditentukan oleh kesenjangan antara ekspektasi pasar dengan target serta hasil kebijakan yang dicapai pemerintah.
“Pasar merupakan bagian yang tidak terhindarkan dalam perekonomian nasional. Pemerintah tidak bisa bergerak sendiri dengan mengabaikan keberadaan sektor swasta,” kata Aloysius dalam keterangannya, Senin (21/9).
Karena itu, rulebook penggunaan instrumen fiskal perlu disampaikan secara terbuka. Keterbukaan tersebut dibutuhkan agar pelaku pasar dapat mengukur arah kebijakan pemerintah dan menyusun ekspektasi sebelum mengambil keputusan bisnis.
Aloysius mengatakan, selama ini pelaku pasar masih kerap menghadapi ketidakjelasan dan inkonsistensi arah kebijakan fiskal. Konsistensi dalam menjalankan rulebook nantinya akan menjadi salah satu faktor penting yang diperhatikan pasar.
Ia menegaskan, aturan tersebut harus ditempatkan di atas kepentingan maupun preferensi pejabat tertentu. Dengan demikian, rulebook tetap dapat menjadi pedoman meskipun terjadi pergantian menteri keuangan atau pejabat terkait.
“Aturan tersebut tetap menjadi pedoman kendati terjadi pergantian menteri ataupun pejabat terkait,” ujarnya.
Meski demikian, Aloysius mengatakan aturan fiskal tidak boleh terlalu kaku. Pemerintah tetap memerlukan ruang fleksibilitas yang terukur untuk merespons perubahan cepat, terutama guncangan global yang sebelumnya sulit diperkirakan. Namun, fleksibilitas tersebut, harus tetap memberikan kepastian hukum dan menjaga kepercayaan pasar. Aturan itu tidak boleh membuka peluang diskresi yang berlebihan bagi pemerintah.
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!